Gresik – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti sejumlah faktor yang memengaruhi daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional, mulai dari ketersediaan energi, kemudahan perizinan, hingga produktivitas sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut disampaikan Bambang Haryo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah mitra kerja Komisi VII DPR RI, di antaranya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, LKBN Antara, serta TVRI.
Bambang Haryo menilai industri makanan dan minuman sangat bergantung pada ketersediaan energi, khususnya gas. Karena itu, ia menanyakan apakah perusahaan telah memperoleh insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diberikan pemerintah untuk mendukung industri.
“Gas ini paling utama. Apakah sudah mendapatkan insentif HGBT? Alhamdulillah sudah,” ujar Bambang Haryo.
Selain gas, ia juga menyoroti perlunya dukungan harga listrik dari Perusahaan Listrik Negara serta kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang dinilai masih tidak menentu.
Menurutnya, penyederhanaan perizinan dan proses sertifikasi produk juga menjadi faktor penting untuk menghindari ekonomi biaya tinggi yang berpotensi menghambat daya saing industri nasional.
Di sisi lain, Bambang Haryo menilai produktivitas sumber daya manusia Indonesia masih menjadi tantangan. Ia menyebut produktivitas tenaga kerja nasional masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
“Produktivitas sumber daya manusia kita dibanding negara-negara Asia Tenggara bisa 1 banding 3. Padahal gajinya hampir sama, tetapi produktivitas di negara lain lebih tinggi,” jelas legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan bahan baku bagi industri, seperti kacang tanah yang banyak diproduksi di wilayah Tuban dan Bangkalan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara pasokan dari petani dengan kebutuhan industri pengolahan.
Di akhir pernyataannya, Bambang Haryo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus memberikan dukungan bagi pengembangan industri nasional agar semakin kompetitif di tengah tantangan ekonomi global.
