Kefamenanu, NTT, deliknews – Marwah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kini berada di titik terendah. Setelah mencuat dugaan pungutan liar (pungli) sistematis, fakta baru menunjukan birokrasi ditingkat Kecamatan hingga Desa diduga sepenuhnya berada dibawah kendali Ormas Beta Timor yang didirikan oleh Bupati TTU, Falentinus Kebo.
Bukti terbaru beredar pada hari Selasa, 19/5/2026. Pengurus Ormas Beta Timor Kecamatan Insana Barat dengan leluasa menyampaikan instruksi kepada Sekcam Insana Barat dan jajarannya untuk mempersiapkan peninjauan rencana pembangunan Lopo atau sekretariat P2T Ormas BETA Timor di Bannae – Tuamau.
Yang menjadi sorotan masyarakat, Plh. Camat Insana Barat, Hironimus Sanak yang juga merangkap Sekcam Biboki Tanpah langsung meneruskan pesan itu ke grup WhatsApp resmi ASN Insana Barat. Ia bahkan menegaskan agar seluruh staf wajib hadir.
”Selamat malam pak sekcam dan bapak/ ibu besok kita dua agenda kegiatan pantau rencana pembangunan Lopo/sekretariat P2T ( ormas Beta Timor) Insana Barat di Bannae – Tuamau…dan Rapat MDPPK Desa Subun Bestobe harap kita menyesuaikan…setelah itu persiapan finising dan Gladi upacara Rabu”.
Hironimus kemudian mempertegas di grup ASN ; ”Slmt mlm teman2 semua. Sehubungan dgn rencana kegiatan pembuatan Lopo Ormas disekret MPC Inbar. Sy tegaskan bhw hari selasa sdh dimulai. Diharapkan kpd s3mua teman2 hadir eln k3giatan yg dimaksud. Sekali lagi Pd hari selasa, jam 09.00 wita kegiatan sdh dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Salam SMS. 🙏🙏”
Salah satu perangkat desa di Insana Barat yang dihubungi oleh Media, mengaku diharuskan menghadiri kegiatan Ormas tersebut.
“Kami diwajibkan ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan Ormas milik Bupati. Kalau tidak hadir, kami dilaporkan pengurus Ormas ditingkat Kecamatan ke Bupati”, ungkapnya.
Ia juga mengakui bahwa para Camat dan Kepala Desa masuk sebagai Pembina Ormas. “Rata – rata pejabat di tingkat kecamatan semua masuk dalam kepengurusan Ormas”, katanya meyakinkan.
Senada, sejumlah pejabat di beberapa Kecamatan mengungkapkan, target Bupati Falentinus Kebo harusnya sejak Januari itu semua lopo Ormas miliknya sudah dibangun di setiap Kecamatan.
“Ini baru terkuak kakak. Yang sebenarnya Bupati sudah setting, sejak Januari itu lopo Ormas BETA Timor sudah harus dibangun di seluruh kecamatan dalam Kabupaten TTU”, ungkap salah satu perangkat desa.
Ia menambahkan, banyak pejabat di tingkat kecamatan takut bersuara lantaran tidak mau kehilangan jabatan. Untuk memuluskan itu, pejabat diduga menyetor uang rutin berkedok sumbangan pembangunan Lopo. Posisi tawar Ormas semakin kuat karena secara struktural Camat dan Kepala Desa di seluruh Kecamatan terdaftar sebagai pembina.
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut , ditemukan adanya sikap loyalitas buta demi SK jabatan dan setoran rutin. Sikap tunduk para pejabat Kecamatan dan Puskesmas ini disinyalir kuat berkaitan dengan status jabatan mereka. Saat ini, sebagian besar Camat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dan Kepala Puskesmas berstatus Pelaksana Harian (Plh).
Muncul dugaan sementara bahwa loyalitas buta kepada pengurus Ormas ini sengaja dipelihara agar posisi mereka aman dan segera dilantik sebagai pejabat definitif oleh Bupati. Guna memuluskan ambisi tersebut, para pejabat ini diduga rela menyetor uang secara rutin berkedok sumbangan pembangunan Lopo Ormas di tiap kecamatan.
Informasi tambahan menyebutkan, posisi tawar Ormas ini kian absolut di mata birokrat karena para camat dan kepala desa di seluruh kecamatan di TTU secara struktural telah dimasukkan dan terdaftar sebagai pembina dalam struktur Ormas milik Bupati tersebut.
Sikap “penurut” ini memperjelas skandal dugaan pungli yang viral beberapa hari lalu. Laporan sebelumnya, terungkap adanya penarikan dana wajib berskala besar yang menyasar instansi-instansi publik di TTU untuk pembangunan Lopo BETA Timor.
Target pungutan per kecamatan dipatok minimal Rp 44 juta, dengan rincian “tarif wajib” sebagai berikut: Camat: Rp 2,5 juta, Kepala Puskesmas: Rp 3 juta, Kepala Desa: Rp 2 juta, SMPK/SMPN: Rp 2 juta, SDK/SDN: Rp 1, 5 juta
Meski sebelumnya sejumlah kepala desa dan kepala sekolah mengeluh tertekan karena anggaran operasional mereka dipangkas, kondisi di Insana Barat menunjukan mesin birokrasi TTU tak berdaya melawan kuasa Ormas yang berlindung dibalik kekuasaan. ( Maryo Usboko)
