JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Pertemuan ini berfokus pada laporan perkembangan hilirisasi, ketahanan energi, hingga evaluasi stabilitas kelistrikan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil melaporkan bahwa proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara CATL dan Antam telah rampung. Pemerintah menjadwalkan peresmian proyek strategis ini pada akhir bulan depan.
“Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Selain hilirisasi, tata kelola energi nasional juga menjadi sorotan utama dalam rapat. Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil menambahkan.
Meski begitu, pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor kelistrikan setelah PT PLN (Persero) mengeluhkan pasokan batu bara untuk bahan bakar pembangkit. Bahlil mengungkapkan, masalah utama bukan pada kuantitas total pasokan, melainkan pada ketersediaan jenis kalori tertentu.
“Ternyata yang PLN keluhkan itu adalah kalori yang medium untuk blending. Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN,” jelas Bahlil.
Guna mengantisipasi kendala serupa di masa depan, Kementerian ESDM bergerak cepat membentuk tim khusus pengadaan batu bara. Tim lintas instansi ini melibatkan internal PLN, Dirjen Batubara, BPKP, hingga Inspektur Jenderal untuk memperketat pengawasan.
Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menterinya. Kepala Negara meminta seluruh kementerian terkait segera mengambil langkah terukur demi menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang andal.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” pungkas Bahlil.
