JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan ini berfokus pada penguatan sinergi antarotoritas guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mempertahankan kepercayaan pasar.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi yang kokoh di tengah dinamika global. Koordinasi yang solid antarlembaga menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa KSSK sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama secara berkelanjutan. Masing-masing otoritas akan menyelaraskan instrumen kebijakan demi menjaga kestabilan pasar.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry usai rapat.
Ia menambahkan, sinergi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam KSSK, meliputi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap lembaga berkomitmen mengoptimalkan peran strategisnya masing-masing.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Destry menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama kebijakan moneter Bank Indonesia. Bank sentral memastikan bakal terus mengawal pergerakan pasar melalui berbagai instrumen intervensi secara konsisten.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” jelas Destry.
Guna menarik aliran modal asing, Bank Indonesia memfasilitasi kemudahan insentif bagi investor sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menurunkan biaya lindung nilai atau hedging.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tutur Destry menandaskan.
