JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kepala Negara menilai keberadaan tim tersebut menjadi pencapaian kelembagaan penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
OJK Catat Literasi Keuangan Capai 69 Persen
Dalam laporan kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Friderica menjelaskan, keberadaan TPAKD mendukung agenda Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. OJK juga memantau perkembangan akses keuangan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen, melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.
Akses Keuangan Menjangkau Berbagai Kelompok
Prabowo turut menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dalam Rakornas TPAKD 2026. Mereka berasal dari beragam sektor, mulai dari pengemudi ojek online, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Kehadiran para penerima manfaat tersebut menunjukkan upaya perluasan akses keuangan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Rakornas TPAKD 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
