Surabaya – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat ekonomi lokal di Surabaya.
Hal tersebut disampaikan Bambang Haryo saat mengunjungi UMKM olahan bandeng “Lakon Iwak” di kawasan Bendul Merisi, Surabaya, Rabu (24/12). Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo mengapresiasi inovasi produk kuliner lokal yang mampu bertahan sejak berdiri pada 2020 hingga kini.
Namun demikian, anggota Komisi VII DPR RI yang akrab disapa BHS itu menyoroti masih rumitnya proses administrasi yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya terkait pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Menurut BHS, legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal memang penting, tetapi PIRT menjadi pintu utama agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.
“Pemerintah kecamatan jangan pasif. Harus ada pendampingan langsung atau jemput bola agar pelaku UMKM tidak kesulitan mengurus PIRT. Ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Bambang Haryo di sela-sela peninjauan.
Selain perizinan, BHS juga menyoroti persoalan permodalan yang masih menjadi hambatan utama bagi UMKM. Ia mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafonnya telah ditingkatkan pemerintah hingga Rp300 triliun dengan bunga rendah.
BHS menegaskan, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak boleh disertai syarat agunan. Ia meminta pelaku UMKM tidak ragu melapor jika menemukan praktik perbankan yang tidak sesuai aturan.
“Kalau ada bank yang masih meminta jaminan untuk KUR di bawah Rp100 juta, itu menyalahi ketentuan. Laporkan saja, karena KUR ini memang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan pengusaha kecil,” tegasnya.
