JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah bersiap mengevaluasi total sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok mapan atau elite berpotensi tidak lagi menjadi prioritas utama.
Langkah refocusing ini diambil demi memastikan anggaran negara tepat sasaran. BGN kini mengalihkan pandangan untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan.
“Misalnya nanti kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu, kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T,” ujar Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan membatasi anggaran, melainkan menata ulang distribusi manfaat. Melalui strategi ini, jumlah penerima manfaat justru berpotensi bertambah karena menyisir wilayah yang selama ini terabaikan.
Selama ini, operasional dapur MBG diakui masih menumpuk di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah pelosok belum tersentuh. Presiden pun telah menginstruksikan BGN untuk segera membenahi ketimpangan distribusi tersebut.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” imbuh Nanik.
Selain wilayah 3T, fokus intervensi gizi kini diarahkan kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Keputusan ini diambil setelah BGN melakukan diskusi mendalam bersama para pakar anak dan ahli gizi.
Para ahli sepakat bahwa pemenuhan gizi paling krusial dimulai sejak masa kandungan hingga anak berusia 9 tahun. Kelompok usia emas inilah yang akan dikejar oleh pemerintah melalui skema efisiensi baru.
Kebijakan penataan ulang ini merupakan satu dari empat langkah strategis BGN dalam membenahi program MBG. Selain mengevaluasi penerima, BGN juga mengumumkan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan fokus membenahi dapur yang sudah beroperasi.
