JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui implementasi Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik secara masif.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech saat ini telah saling terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung oleh teknologi AI.
”Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Luhut menjelaskan, integrasi data ini akan terhubung langsung ke sistem National Single Window di Kementerian Keuangan. Melalui basis data yang kuat, pemerintah optimis dapat menjaring sekitar 64 juta pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak sebesar 0,5 persen.
Langkah perluasan basis pajak ini diproyeksikan mampu mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia secara signifikan dari kisaran 9 persen saat ini menjadi 12 hingga 13 persen. Dari sisi efisiensi, pengembangan GovTech ini memanfaatkan ekosistem digital yang sudah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, yang digarap langsung oleh talenta muda lokal.
Saat ini, pemerintah sedang menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk menduplikasi kesuksesan yang telah berjalan di Banyuwangi. “Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.
Selain sektor pajak, pemerintah bersiap meluncurkan digital single ID pada akhir tahun 2026 guna membenahi penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan identitas digital tunggal berbasis AI, penyaluran subsidi barang akan dialihkan menjadi transfer tunai langsung kepada penerima yang berhak sehingga menekan potensi kebocoran anggaran negara.
”Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar,” pungkas Luhut.
