Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah untuk tidak memangkas anggaran operasional penanggulangan lumpur Lapindo. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Haryo saat melakukan peninjauan ke pusat semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Rabu (17/6). Ia menyoroti penurunan anggaran operasional yang sebelumnya sebesar Rp110 miliar menjadi Rp89 miliar.
Menurutnya, dana tersebut memiliki peran vital untuk mendukung operasional pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong serta menjaga stabilitas tanggul penahan lumpur di sejumlah titik rawan.
Bambang Haryo menegaskan bahwa aspek keselamatan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa nilai keselamatan jiwa masyarakat tidak dapat diukur dengan besaran anggaran negara.
“Keselamatan nyawa publik nomor satu. Harga nyawa publik tidak bisa dibeli dengan anggaran,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pengurangan anggaran dan memastikan seluruh kegiatan operasional penanggulangan berjalan secara rutin dan berkelanjutan.
Desakan tersebut muncul di tengah kondisi tanggul penahan lumpur di titik 71 Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, yang dilaporkan berada dalam status kritis. Ketinggian lumpur dan air disebut telah melampaui batas tanggul setinggi 15 meter sehingga berpotensi mengancam jalur kereta api dan jalan nasional.
Selain itu, kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin. Sejumlah titik mulai menunjukkan rembesan air lumpur yang memicu kekhawatiran akan terjadinya luapan yang lebih besar jika tidak segera ditangani.
