Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendesak pemerintah memperkuat kesiapsiagaan bencana di kawasan Lumpur Lapindo dengan menempatkan personel Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara permanen di lokasi.
Menurut Bambang Haryo, langkah antisipatif perlu segera dilakukan mengingat ancaman luapan lumpur masih membayangi wilayah sekitar Porong, Sidoarjo. Ia menilai pemerintah tidak boleh menunggu hingga keadaan darurat benar-benar terjadi sebelum mengambil tindakan.
Saat melakukan peninjauan lapangan, Bambang Haryo menekankan pentingnya membangun sistem mitigasi bencana yang komprehensif. Mulai dari sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul yang aman, hingga ketersediaan logistik bagi masyarakat harus dipersiapkan sejak sekarang.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas semburan lumpur yang masih mencapai sekitar 50 ribu meter kubik per hari menjadi alasan kuat perlunya peningkatan kewaspadaan. Kondisi geologi di sekitar kawasan juga dinilai masih menyimpan potensi risiko bagi ribuan warga yang tinggal di sekitar tanggul penahan lumpur.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Kesiapsiagaan harus menjadi prioritas,” ujar Bambang Haryo.
Selain itu, ia meminta pemerintah pusat tidak memangkas anggaran operasional penanganan Lumpur Lapindo. Menurutnya, pengelolaan air dan lumpur yang dialirkan menuju Sungai Porong merupakan bagian penting untuk menjaga stabilitas kawasan.
Sementara itu, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memastikan pemantauan kondisi tanggul terus dilakukan secara berkala. Pengelolaan debit air menjadi fokus utama agar tidak terjadi limpasan yang berpotensi mengganggu fasilitas publik maupun permukiman warga.
