Kepri – Komisi VI DPR mengundang Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog untuk membahas permintaan impor beras di Provinsi Kepulauan Riau.
“Tanggal 14 ini kita mengundang Kemendag dan Bulog. Kita akan menyampaikan format impor khusus di Kepri,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir dalam kunjungan di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu.
Nyat Kadir mengatakan, dalam pertemuan itu DPR juga mengajak Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan bupati atau wali kota di Kepri untuk hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu gubernur yang menghadirkan bupati dan wali kota, minimal empat bupati dan wali kota,” kata Nyat Kadir yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepri.
Nyat Kadir mengatakan, usulan impor khusus di Kepri memerlukan perjuangan.
Menurut dia, diperlukan terobosan pemikiran untuk mengatasi masalah pangan di daerah bukan penghasil seperti Provinsi Kepri.
“Kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan bagaimana menangani daerah yang bukan penghasil, apalagi Provinsi Kepri yang berada di daerah perbatasan,” ujarnya.
Dia mengakui program menanam padi sedang digalakkan di Kabupaten Lingga. Namun, untuk menghasilkan padi tentu memerlukan proses yang panjang.
“Lingga mungkin menjadi lumbung beras, tapi itu perlu dua, tiga atau empat tahun lagi. Dan menjelang itu, harus ada jalan keluar mengatasi permasalahan beras di Kepri, ini yang akan kita bahas pada tanggal 14 nanti,” ujarnya.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq berharap pemerintah provinsi mengajukan kuota impor beras kepada pemerintah pusat.
“Kita akan berkirim surat kepada pemerintah provinsi agar memfasilitasi keinginan kita, dibukanya kran impor di Karimun,” kata Aunur Rafiq.
Aunur Rafiq mengatakan sejak ditutupnya kran impor pada 2017, harga beras relatif tinggi, terutama kualitas premium yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.300 per kilogram.
Tingginya harga beras, kata dia, disebabkan biaya angkut dari daerah penghasil sehingga harga di tingkat eceran berkisar Rp14.000 sampai Rp14.500 per kilogram.
“Komoditas lain juga demikian, seperti buah-buahan,” katanya.
Menurut dia, kalau pemerintah pusat tidak menyetujui kuota impor untuk Karimun, solusi lain untuk mengatasinya adalah dengan menambah kuota impor Batam yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di Karimun.
