Minggu, 11 Maret 2018 - 13:10 WIB

Bahas Impor Beras, Komisi VI DPR Undang Kemendag

Kepri – Komisi VI DPR mengundang Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog untuk membahas permintaan impor beras di Provinsi Kepulauan Riau.

“Tanggal 14 ini kita mengundang Kemendag dan Bulog. Kita akan menyampaikan format impor khusus di Kepri,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir dalam kunjungan di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu.

Nyat Kadir mengatakan, dalam pertemuan itu DPR juga mengajak Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan bupati atau wali kota di Kepri untuk hadir.

“Itu gubernur yang menghadirkan bupati dan wali kota, minimal empat bupati dan wali kota,” kata Nyat Kadir yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepri.

Nyat Kadir mengatakan, usulan impor khusus di Kepri memerlukan perjuangan.

Menurut dia, diperlukan terobosan pemikiran untuk mengatasi masalah pangan di daerah bukan penghasil seperti Provinsi Kepri.

“Kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan bagaimana menangani daerah yang bukan penghasil, apalagi Provinsi Kepri yang berada di daerah perbatasan,” ujarnya.

Dia mengakui program menanam padi sedang digalakkan di Kabupaten Lingga. Namun, untuk menghasilkan padi tentu memerlukan proses yang panjang.

“Lingga mungkin menjadi lumbung beras, tapi itu perlu dua, tiga atau empat tahun lagi. Dan menjelang itu, harus ada jalan keluar mengatasi permasalahan beras di Kepri, ini yang akan kita bahas pada tanggal 14 nanti,” ujarnya.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq berharap pemerintah provinsi mengajukan kuota impor beras kepada pemerintah pusat.

“Kita akan berkirim surat kepada pemerintah provinsi agar memfasilitasi keinginan kita, dibukanya kran impor di Karimun,” kata Aunur Rafiq.

Aunur Rafiq mengatakan sejak ditutupnya kran impor pada 2017, harga beras relatif tinggi, terutama kualitas premium yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.300 per kilogram.

Tingginya harga beras, kata dia, disebabkan biaya angkut dari daerah penghasil sehingga harga di tingkat eceran berkisar Rp14.000 sampai Rp14.500 per kilogram.

“Komoditas lain juga demikian, seperti buah-buahan,” katanya.

Menurut dia, kalau pemerintah pusat tidak menyetujui kuota impor untuk Karimun, solusi lain untuk mengatasinya adalah dengan menambah kuota impor Batam yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan di Karimun.

Artikel ini telah dibaca 170 kali

loading...
Baca Lainnya

Bamsoet ketua MPR, Airlangga Ketum Golkar

Jakarta – Dukungan suara mayoritas membuat Bambang Soesatyo atau Bamsoet mulus meraih kursi Ketua MPR...

4 Oktober 2019, 13:20 WIB

Jadi Anggota DPR-RI, Mulan Jameela Siap Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela dari dapil Jabar XI Garut, Tasikmalaya...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

4 Oktober 2019, 12:02 WIB

Puan Maharani Tekankan Semangat Kolektif Kolegial

Jakarta – Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani dalam pidato perdananya menekankan semangat kolektif kolegial...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

3 Oktober 2019, 17:55 WIB

Cantik, Ini Hillary Brigita Lasut, Anggota DPR Termuda

Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut, 23 tahun akan menjadi...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

1 Oktober 2019, 12:15 WIB

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tekanan

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

20 Agustus 2019, 05:05 WIB

Komisi V DPR RI Desak Kementerian Perhubungan Tunda Aturan Bagasi Berbayar

JAKARTA – Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan oleh maskapai penerbangan sungguh membuat masyarakat mengeluh. melihat...

30 Januari 2019, 15:40 WIB

loading...