Jakarta – Komisi pemberantasan korupsi (KPK) melempar isu soal wacana anggota DPR tak perlu digaji bila tak optimal dalam fungsi legislasi menuai respon.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai wacana yang dilontarkan KPK berlebihan dan tak sesuai realitas.
Bambang menekankan penyampaian Wakil Ketua KPK Laode M Syarif seharusnya berimbang dengan mengkritik presiden yaitu selaku eksekutif dalam mendukung kinerja legislasi DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPR itu fungsi kinerjanya banyak. Tak hanya legislasi yang membuat UU. Soal membuat UU itu juga tergantung pemerintah. Karena ada RUU dari pemerintah itu yang diusulkan pemerintah. Ini harus sinkron kritik yang benar,” kata Bambang, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/12)
Bambang menekankan selama ini dalam pembahasan RUU yang sudah disepakati dalam program legislasi nasional (prolegnas), pihak pemerintah yang justru lamban. Namun, DPR yang selalu jadi sasaran kritikan.
“Yang paling susah itu ya pemerintah, kepentingan pemerintah, itu pengusaha. Sedangkan DPR punya kepentingan yaitu rakyat sehingga sering-seringnya yang paling lamban itu pemerintah,” jelas Anggota Komisi V DPR itu
