Awas PHP, DPR Belum Bahas Anggaran Kenaikan Gaji Perangkat Desa

- Pewarta

Kamis, 17 Januari 2019 - 13:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Komisi II DPR RI. Komisi Bidang Dalam Negeri ini mempertanyakan sumber dana yang akan dipakai untuk menambah gaji Perangkat desa

Hal itu, karena Jokowi berjanji akan menaikkan penghasilan tetap seluruh perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA, sebagaimana disampaikan Jokowi di hadapan ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

"Kalau kemarin presiden menyetujui kenaikan gaji, belum ada pembahasan alokasi dananya dari mana," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, dilansir Kamis (17/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengatakan selama ini pihaknya belum pernah membahas sumber anggaran yang akan dialokasikan untuk menambah gaji perangkat desa.

Herman mengatakan gaji perangkat desa bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Bahkan beberapa desa mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang preminya dibayar oleh pemerintah daerah.

"Semua itu dari ADD," kata politikus Partai Demokrat itu.

Herman pun mempertanyakan, apakah kenaikan gaji perangkat desa yang disetujui presiden nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui alokasi dana desa, atau dari dana alokasi khusus (DAK) APBN.

"Semua itu harus dibahas. Kami belum pernah membahas dari segi anggaran," ujarnya.

[zombify_post]

Berita Terkait

Rincian Biaya Proyek BTS 4G yang Ditangani Kejagung
BPK Temukan Indikasi Kerugian Besar Biaya Angkut Pengadaan Minyak Mentah
Audit Kemendesa PDTT, BPK Temukan Belanja Fullboard Tidak Diyakini Rp1,8 Miliar
Dugaan Perjalanan Dinas Kemendikbudristek Tanpa Bukti Riil Rp20 Miliar, Termasuk Ditjen Diktiristek Rp15 Miliar
BPK: Pengadaan Jasa Konsultan di Kemenko Perekonomian Rp3 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan, Mengarah Kepada yang Akan Dipilih
Kasus LNG Belum Usai, KPK Diminta Periksa Pengadaan Minyak Mentah dan Kilang Pertamina yang Sudah Diungkap BPK
Dugaan Aset Kemendikbud Triliunan Rupiah Dikuasai dan Dijual Pihak Ketiga Tanpa Izin Hingga Jadi Perumahan
PPK Kemendikbudristek Belum Terima LPJ Bantuan Dana IKU Rp111 Miliar
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 27 September 2023 - 18:38 WIB

Rincian Biaya Proyek BTS 4G yang Ditangani Kejagung

Rabu, 27 September 2023 - 11:48 WIB

Audit Kemendesa PDTT, BPK Temukan Belanja Fullboard Tidak Diyakini Rp1,8 Miliar

Selasa, 26 September 2023 - 20:32 WIB

Dugaan Perjalanan Dinas Kemendikbudristek Tanpa Bukti Riil Rp20 Miliar, Termasuk Ditjen Diktiristek Rp15 Miliar

Selasa, 26 September 2023 - 15:31 WIB

BPK: Pengadaan Jasa Konsultan di Kemenko Perekonomian Rp3 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan, Mengarah Kepada yang Akan Dipilih

Senin, 25 September 2023 - 21:02 WIB

Kasus LNG Belum Usai, KPK Diminta Periksa Pengadaan Minyak Mentah dan Kilang Pertamina yang Sudah Diungkap BPK

Minggu, 24 September 2023 - 19:33 WIB

Dugaan Aset Kemendikbud Triliunan Rupiah Dikuasai dan Dijual Pihak Ketiga Tanpa Izin Hingga Jadi Perumahan

Minggu, 24 September 2023 - 08:55 WIB

PPK Kemendikbudristek Belum Terima LPJ Bantuan Dana IKU Rp111 Miliar

Sabtu, 23 September 2023 - 21:49 WIB

Analisa dan Kajian Tak Sesuai, Kouta Internet Kemendikbud Pemborosan Uang Negara Rp1,5 Triliun

Berita Terbaru

Regional

Tim Tabur Kejari Surabaya Tangkap Salim Lays di Balikpapan

Rabu, 27 Sep 2023 - 23:12 WIB

Regional

Sat Lantas Polres Nias Selatan Rutin Gatur Pagi

Rabu, 27 Sep 2023 - 18:58 WIB

Ilustrasi Menara BTS

Jakarta

Rincian Biaya Proyek BTS 4G yang Ditangani Kejagung

Rabu, 27 Sep 2023 - 18:38 WIB

Regional

Propam Polres Nias Selatan Mendadak Gelar Gaktibplin

Rabu, 27 Sep 2023 - 18:23 WIB