Minggu, 12 Mei 2019 - 09:44 WIB

Ketua DPR Sebut Caleg Curang Bisa dipidana, Ini Modusnya

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Bambang Soesatyo menyatakan, caleg dan petugas yang curang saat Pemilu bisa dipidana. Ini Karena, di tangan Panitia di TPS lah muara pertumbuhan demokrasi Indonesia dipertaruhkan.

“Salah satu hal krusial yang harus dilakukan KPU adalah menjalankan amanat Pasal 391 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum,” ujar Bamsoet dihubungi dari Surabaya, Minggu (12/5).

Ditambahkan dia, sebagaimana Pasal 508 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan sanksi tegas. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, banyak modus terjadinya kecurangan dalam Pemilu. Salah satu modus kecurangan yang kerap terjadi adalah antar caleg internal partai itu sendiri. Semisal, pencurian melalui persengkokolan pengurangan pencatatan di C1 sebelum dikirim ke kecamatan atau PPK.

Modus pertama misalnya, perolehan suara di TPS yang tercatat di C1 adalah 53 suara, tiba-tiba berubah menjadi 3 suara. Sedangkan 50 suara lagi tiba-tiba masuk ke caleg diatasnya sesama satu partai yang semula hanya 7 suara tiba-tiba melonjak menjadi 57 suara.

“Begitu seterusnya di tiap-tiap TPS. Ini biasa disebut kecurangan melalui pencurian suara sesama caleg satu partai. Praktik ini biasanya dilakukan dengan melakukan persengkokolan dengan petugas PPS di TPS-TPS yang sudah dikondisikan,” kata Bamsoet.

Modus kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, dengan melakukan penggelembungan suara atas nama caleg agar memperoleh suara tertinggi di partainya dengan menggeser suara partai ke perolehan atas nama caleg. Praktik kecurangan ini kerap luput dari pengamatan caleg satu partai lainnya yang sebenarnya sangat dirugikan.

“Modus inipun tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerjasama atau terjadinya persengkokolan dengan petugas PPS dan saksi partai yang telah dikondisikan oleh oknum caleg tersebut,” tambah Bamsoet.

Artikel ini telah dibaca 6057 kali

loading...
Baca Lainnya

Main Politik Uang, Caleg Gerindra Dapil Jatim 1 Digugat

Jakarta – Calon anggota DPR RI pejawat Daerah Pemilihan Jawa Timur I dari Partai Gerindra...

9 Juli 2019, 13:13 WIB

Prabowo Terima Keputusan MK

Jakarta – Prabowo Subianto, Calon Presiden 02, menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan...

27 Juni 2019, 22:03 WIB

BW Sebut Bawaslu Bermasalah

Jakarta – Pertama, kami belum bisa nyimpulin semua karena ini kan yang baru dibicakan kualitatif...

27 Juni 2019, 21:15 WIB

MK Anggap Dalil Menang 52% Prabowo-Sandi Tak Beralasan

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap dalil gugatan Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menang 52 persen tidak...

27 Juni 2019, 21:12 WIB

Sebelum Terbang ke Jepang, Jokowi Gelar Presscon di Rumah Ma’ruf Amin

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan pernyataan seusai sidang putusan Mahkamah Konstitusi...

27 Juni 2019, 21:04 WIB

Gerindra Yakin Prabowo-Sandi Menang

Jakarta – Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan, partainya hingga saat ini...

27 Juni 2019, 08:19 WIB

loading...