Temuan BPK, Honor Bawaslu Sumbar Rp784 Juta Melanggar Permendagri

- Tim

Senin, 16 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Bawaslu Sumatera Barat

Kantor Bawaslu Sumatera Barat

Padang, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan Desa pada Bawaslu Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sebesar Rp784 juta lebih tahun 2020 lalu.

Kelebihan terjadi karena pembayaran tidak mempedomani Permendagri Nomor 54 Tahun 20 19, Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0194/K.BA WASLU/PR.03.00/V111/2019, dan SE Ketua Bawaslu Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021.

Hasil penelahaan atas peraturan di atas, menunjukkan masa kerja Panwaslu Kelurahan dan Desa bagi yang tidak memiliki PHP adalah maksimal delapan bulan. Sedangkan hasil pemeriksaan BPK terdapat pembayaran belanja honorarium direalisasikan selama sembilan bulan untuk daerah yang tidak terdapat PHP.

Masih menurut BPK, hal tersebut terjadi karena Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku KPA, PPSM, dan PPK masing-masing Bawaslu terkait tidak menaati ketentuan pembayaran honorarium Panwaslu Kelurahan dan Desa.

BPK merekomendasikan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku KPA, PPSM, dan PPK masing-masing Bawaslu terkait yang tidak menaati ketentuan pembayaran honorarium Panwaslu Kelurahan dan Desa.

Baca Juga :  Ketua KPU: Kami Tak Niat Aneh-Aneh, Tak Bertindak Curang

Kemudian, memerintahkan Sekretaris Bawaslu Provinsi Barat untuk memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium Panwaslu Kelurahan dan Desa sebesar Rp784 juta lebih dari para penerima sesuai dengan peraturan, dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita, dikonfirmasi terkait temuan yang termasuk Bawaslu Pasaman menyebut bahwa kelebihan honor sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan dan tidak ada sanksi yang diberikan.

Baca Juga :  Uya Kuya Kampanye di TPS Malaysia, Bawaslu Sudah Menerima Laporan

“Tidak ada sanksi apa pun yang diberikan,” tegas Rini Juita, via WhatsApp, Senin (16/1/23).

Apabila dilihat dari hasil pemeriksaan BPK, maka pernyataan Ketua Bawaslu Pasaman bertentangan dengan rekomendasi BPK yang meminta agar Ketua Bawaslu Sumbar memberikan sanksi kepada PPK masing-masing Bawaslu.

Sementara Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni dikonfirmasi belum menanggapi hingga berita ini ditayangkan.

Berita Terkait

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur
Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ
SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka
SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah
Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman
Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman
BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman
Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 17:08 WIB

Terkait Pemeriksaan dan Pemberhentian Sekda Pasaman, Pengamat Hukum: Pelanggaran Etik Bila Bupati Tak Patuhi Arahan Gubernur

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:03 WIB

Disdik Pasaman Buka Suara Terkait Kejanggalan Dana BOS SMPN 1 Mapattunggu Hingga Disebut Tak Ada SPJ

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:14 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tutupi Informasi Dana BOS hingga Disebut Tak Ada SPJ, Kabid SMP: Harus Dikelola Secara Terbuka

Sabtu, 24 Februari 2024 - 11:26 WIB

SMPN 1 Mapattunggul Tidak Miliki Arsip SPJ Dana BOS 2019-2021, Kabid SMP: Seharusnya Ada di Sekolah

Senin, 5 Februari 2024 - 10:28 WIB

Bencana Longsor Rontokkan Pembangunan Jalan di Mapattunggul Pasaman

Kamis, 1 Februari 2024 - 13:46 WIB

Kewenangan Dipertanyakan, Inspektorat Periksa Sekda Non Aktif Pasca Bupati Pasaman Diperiksa Ombudsman

Rabu, 31 Januari 2024 - 13:38 WIB

BPK Temukan Masalah Serius Enam Paket Proyek IPAL Dinkes Pasaman

Sabtu, 27 Januari 2024 - 18:55 WIB

Kejari Pasaman Terima Titipan Pengembalian Kerugian Negara dari Mantan Wali Nagari Sundata

Berita Terbaru

Regional

BUPATI NISEL HILARIUS DUHA BUKA GEBYAR PAUD TAHUN 2024

Kamis, 18 Apr 2024 - 22:26 WIB

Sumatera Selatan

Polda Sumsel Musnahkan Barang Bukti 7,7kg Sabu dan 183 Butir Pil Ekstasi

Kamis, 18 Apr 2024 - 20:32 WIB