Padang, – DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (Fopbindo) Sumbar menyarankan sekaligus meminta Gubernur Sumbar mengevaluasi kepala SMA/SMK yang tidak maksimal dalam menjalankan kegiatan sekolah pada penggunaan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS).

“Kita menyarankan sekaligus meminta Gubernur Sumbar Bapak Irwan Prayitno mengevaluasi para kepala sekolah tingkat SLTA yang memiliki banyak saldo BOS,” kata Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar, Ahmad Husein di Padang, Senin (30/9).

BACA JUGA : Wagub Sumbar Lihat Kondisi Warga di Papua Meminta Tidak Ada Provokasi

LSM dan Wartawan Jalin Kemitraan Dengan Polda Sumbar

Menurut Husein, perlu mutasi dan rotasi terhadap kepala sekolah yang tidak maksimal dalam penggunaan dana. Artinya, bila dana banyak berlebih, berarti program yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak tercapai maksimal.

Berdasarkan data yang dihimpun LSM ini, saldo BOS sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di Sumbar tahun 2018 mencapai Rp13 miliar lebih.

“Ya lebih Rp13 miliar. Rp8 miliar lebih di SMA dan Rp4 miliar lebih di SMK,” kata Husein.

Dirincikannya untuk wilayah Kabupaten Pasaman sekitar Rp200 juta lebih. “Masih ada pembayaran biaya komite sekolah oleh orang tua siswa, sementara dana yang diberikan pemerintah saja tidak habis, ini perlu dievaluasi” ujarnya.

Sementara Kepala SMAN Mapat Tungul Selatan Murdanis Darasan ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tahun 2018 lalu dana BOS yang diterima sekolah itu tidak ada berlebih dan untuk pungutan dana komite belum ada.

“Tidak ada berlebih. Komite belum dipungut, tapi insyaallah tahun 2020 akan memungut komite,” katanya.

“Kalau perencanaan bukan sumbangan, saya tanggungjawab, namun pungutan, sebab pungutan itu boleh, tapi ada dasarnya, jelas kemana perginya. Jelas pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Disampaikan Murdanis Darasan, pungutan termasuk salah satu sumber dana sekolah. “Kalau tidak ada sumber dana dari orang tua, kurang sumber dana,” ungkap Kepala SMAN Mapat Tunggul Selatan Murdanis Darasan.

(Darlin)