Bupati Padang Pariaman Disarankan Copot Kadis Pendidikan

  • Whatsapp
Kantor Bupati Padang Pariaman

Sumbar, – DPD LSM Fopbindo Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan Bupati Padang Pariaman mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar Ahmad Husein menanggapi pernyataan Kadisdikbud Kabupaten Padang Pariaman Rahmang yang terbit di media ini menyebutkan mempersilahkan wartawan nego dengan kepala sekolah ketika dikonfirmasi.

Baca berita terkait : BOS Bermasalah, Kadisdikbud Padang Pariaman : Kalau Bisa Dinegokan, Silahkan

“Kita sarankan Bapak Bupati Padang Pariaman selaku pimpinan daerah untuk mengevaluasi kepala dinas pendidikan itu, kalau perlu kita minta dicopot saja, masih banyak yang profesional bisa menggantikan,” tegas Husein.

Menurut Husein, sangat tidak pantas level kepala dinas pendidikan mengucapakan seperti itu ketika dikonfirmasi wartawan.

“Wartawan itu kan dalam menjalankan tugasnya akan menyampaikan informasi kepada publik, seharusnya kepala dinas menyampaikan pernyataan yang mendidik, jangan malah mempersilahkan nego,” ujar Husein kepada deliknews.com, Jum’at (21/2).

Baca juga : Deliknews dan LSMĀ Fopbindo Sumbar Mitra BPK

Polda Sumbar Tanam 10.000 Pohon Mangrove

Dikatakan Husein, masalah untuk diselesaikan dengan ditindaklanjuti, bukan dinegokan, pejabat jangan biasakan main nego – nego terhadap masalah yang ada.

Husein juga menyoroti pernyataan kepala dinas pendidikan yang mengaku tidak mengetahui soal adanya dugaan penggunaan dana BOS tidak sesuai juknis di sejumlah sekolah didaerah itu tahun 2018.

“Seharusnya kepala dinas lebih kooperatif terhadap media, jangan asal memberi pernyataan yang meragukan,” tukasnya.

Menurut Husein, sangat diluar kewajaran pimpinan dinas pendidikan tidak mengetahui masalah yang ada disekolah, kalau memang benar tidak tahu, perlu dipertanyakan kinerja kepala dinas tersebut.

“Menurut data yang kita peroleh memang ada beberapa temuan BPK di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018, termasuk penggunaan dana BOS tidak sesuai juknis. Sangat mustahil kepala dinas tidak tahu, mereka para pejabat bukan penguasa tapi pelayan publik, jadi kita ingatkan jangan buat pembohongan publik,” geram ketua LSM itu.

(Darlin)

Pos terkait

loading...