Jumat, 21 Februari 2020 - 16:46 WIB

Kantor Bupati Padang Pariaman

Kantor Bupati Padang Pariaman

Bupati Padang Pariaman Disarankan Copot Kadis Pendidikan

Sumbar, – DPD LSM Fopbindo Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan Bupati Padang Pariaman mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Ketua DPD LSM Fopbindo Sumbar Ahmad Husein menanggapi pernyataan Kadisdikbud Kabupaten Padang Pariaman Rahmang yang terbit di media ini menyebutkan mempersilahkan wartawan nego dengan kepala sekolah ketika dikonfirmasi.

Baca berita terkait : BOS Bermasalah, Kadisdikbud Padang Pariaman : Kalau Bisa Dinegokan, Silahkan

“Kita sarankan Bapak Bupati Padang Pariaman selaku pimpinan daerah untuk mengevaluasi kepala dinas pendidikan itu, kalau perlu kita minta dicopot saja, masih banyak yang profesional bisa menggantikan,” tegas Husein.

Menurut Husein, sangat tidak pantas level kepala dinas pendidikan mengucapakan seperti itu ketika dikonfirmasi wartawan.

“Wartawan itu kan dalam menjalankan tugasnya akan menyampaikan informasi kepada publik, seharusnya kepala dinas menyampaikan pernyataan yang mendidik, jangan malah mempersilahkan nego,” ujar Husein kepada deliknews.com, Jum’at (21/2).

Baca juga : Deliknews dan LSMĀ Fopbindo Sumbar Mitra BPK

Polda Sumbar Tanam 10.000 Pohon Mangrove

Dikatakan Husein, masalah untuk diselesaikan dengan ditindaklanjuti, bukan dinegokan, pejabat jangan biasakan main nego – nego terhadap masalah yang ada.

Husein juga menyoroti pernyataan kepala dinas pendidikan yang mengaku tidak mengetahui soal adanya dugaan penggunaan dana BOS tidak sesuai juknis di sejumlah sekolah didaerah itu tahun 2018.

“Seharusnya kepala dinas lebih kooperatif terhadap media, jangan asal memberi pernyataan yang meragukan,” tukasnya.

Menurut Husein, sangat diluar kewajaran pimpinan dinas pendidikan tidak mengetahui masalah yang ada disekolah, kalau memang benar tidak tahu, perlu dipertanyakan kinerja kepala dinas tersebut.

“Menurut data yang kita peroleh memang ada beberapa temuan BPK di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018, termasuk penggunaan dana BOS tidak sesuai juknis. Sangat mustahil kepala dinas tidak tahu, mereka para pejabat bukan penguasa tapi pelayan publik, jadi kita ingatkan jangan buat pembohongan publik,” geram ketua LSM itu.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 392 kali

loading...
Baca Lainnya

3 Pilar Tangerang Gelar Operasi Yustisi di Pasar Sentiong Balaraja

TANGERANG – Tiga pilar Kabupaten Tangerang yakni Polresta Tangerang, Pemkab Tangerang, dan Kodim 0510 Tigaraksa...

18 September 2020, 21:33 WIB

Polsek Cisoka Edukasi Komunitas Pedagang Terkait Protokol Kesehatan

TANGERANG – Jajaran Polsek Cisoka Polresta Tangerang Polda Banten menggelar sosialisasi dan edukasi terkait penerapan...

18 September 2020, 21:19 WIB

Disiplinkan Masyarakat Terapkan Prokes, Polsek Tigaraksa Bagi-bagi Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten membagikan ratusan masker kepada santri Pondok...

18 September 2020, 21:15 WIB

Operasi Prokes, Polsek Kronjo Temukan Puluhan Masyarakat Tak Pakai Masker

TANGERANG – Jajaran Polsek Kronjo Polresta Tangerang menggelar operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Pasar Baru...

18 September 2020, 21:00 WIB

Kapolresta Tangerang Cek Pelaksanaan Protokol Kesehatan di PT. Pemi Balaraja

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengecek pelaksanaan protokol kesehatan di...

18 September 2020, 20:55 WIB

Kampanyekan Protokol Kesehatan, Kapolresta Tangerang Gandeng Komunitas NMAX

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengunjungi komunitas NMAX Rider Tangerang...

18 September 2020, 10:23 WIB

loading...