Selasa, 9 Februari 2021 - 08:08 WIB

Kantor DPRD Kota Padang

Kantor DPRD Kota Padang

Sekretariat DPRD Kota Padang Belum Kembalikan Seluruh Uang Negara Atas Temuan BPK

Padang, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I 2020, temuan di Sekretariat DPRD Kota Padang tahun anggaran 2019 belum seluruhnya dikembalikan atau disetorkan ke Kas Daerah.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi mengatakan temuan itu atas Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Kota Padang tahun anggaran 2019.

“Kami informasikan bahwa BPK telah mengungkapkan temuan berupa Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD sebesar Rp200.207.686,00 dan Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Belum Memadai,” terang Yusnadewi kepada Deliknews.com, Senin (8/2/21).

Baca juga: BPK Sumbar Angkat Bicara Soal Temuan di DPRD Kota Padang

BPK merekomendasikan temuan tersebut untuk diproses kelebihan pembayaran atas pelaksanaan perjalanan dinas yang pertanggungjawaban bukti perjalanan dinasnya tidak sesuai kondisi senyatanya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK terkait supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas
Daerah.

Dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I 2020, dilaporkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Padang telah melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas tesebut sebesar Rp181.130.086,00 ke Kas Daerah.

Dengan demikian, jumlah kelebihan pembayaran yang belum disetor ke Kas Daerah adalah sebesar Rp19.077.600,00.

BPK selalu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kerugian daerah dapat segera dipulihkan serta selanjutnya dimanfaatkan dalam rangka evaluasi sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

Sebelumnya diberitakan bahwa Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar membantah temuan BPK yang dimaksud.

“Tidak ada, tidak ada masalah. Tahun 2019 tidak ada. Jika ada pemeriksaan pasti dikonfirmasi dulu sebelum keluar LHP,” ungkap Hendrizal Azhar via seluler membantah informasi temuan BPK, Rabu (13/1/21).

Baca juga: Sekretaris DPRD Kota Padang Bantah Temuan BPK

Ketua IKW RI Sesalkan Pernyataan Sekretaris DPRD Kota Padang

Atas sikap Sekretaris DPRD Kota Padang itu, Ketua IKW RI Hendrizon, SH menyesalkan pernyataan pejabat setingkat sekwan memberikan informasi keliru.

“Sangat disayangkan pejabat setingkat sekwan terkesan memberikan keterangan keliru kepada media untuk keperluan publikasi,” ungkap Hendrizon di Padang, Selasa (2/1/21).

Menurutnya, apabila bohong terhadap media, itu artinya membohongi masyarakat banyak, sebab media menyebarkan informasi untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi.

Hendrizon selaku praktisi hukum menyoroti adanya temuan BPK setiap tahunnya di Sekretariat DPRD Kota Padang, khususnya biaya perjalanan dinas.

“Ini kita terima informasinya setiap tahun ada temuan BPK di DPRD Kota Padang. Penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017, jadi temuan,” katanya.

Disampaikan Hendrizon, temuan BPK tahun anggaran 2017 dan 2018 telah dilakukan penyelidikan oleh Kejari Padang di tahun 2019 lalu, namun tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan karena uang negara telah dikembalikan.

“Tahun dulu telah dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan, namun sepertinya tidak ada efek jera bagi oknum-oknum di Sekretariat DPRD Kota Padang, terbukti tahun anggaran 2019 ternyata masih banyak temuan BPK di Sekretariat DPRD Kota Padang dan masih termasuk belanja perjalanan dinas,” terang wartawan senior tersebut.

Hendrizon menyarankan kepada penegak hukum agar memproses oknum-oknum pejabat bila terdapat indikasi pidana.

“Jangan nanti kita membiarkan setiap tahunnya uang negara dicuri oleh oknum-oknum pejabat. Kalau dikembalikan tidak proses pidana?. Kalau misalnya tidak diketahui dari adanya temuan, apakah akan dikembalikan uang negara tersebut?. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Diminta kepada penegak hukum KPK, Polri dan Kejaksaan usut tuntas kalau ada temuan,” tukas Hendrizon.

(Darlin)

Baca Lainnya

Malam Minggu, Kapolresta Pimpin Apel Siaga Patroli Skala Besar dan Yustisi

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten menggelar Apel Siaga, Sabtu (6/3/2021) pukul 21.00 WIB....

7 Maret 2021, 12:29 WIB

Mengapresiasi Usulan Revisi UU ITE

Oleh: Salahudin Al Ayubi Undang-Undang ITE sempat jadi kontroversi, karena membuat banyak orang takut untuk...

7 Maret 2021, 12:23 WIB

Program Yuk Ngopi Wae, Kapolresta Tangerang Audiensi Aliansi Mahasiswa

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro melaksanakan Program Kapolda Banten Irjen Pol...

6 Maret 2021, 22:51 WIB

Polda Aceh Gelar Sidang Penetapan Kelulusan Seleksi Sekolah Insfektur Polisi

  Polda Aceh melalui Biro SDM, Sabtu (6/3/21) sore menggelar sidang penetapan kelulusan Tingkat Panitia...

6 Maret 2021, 21:30 WIB

BEM KM Universitas Andalas Pertanyakan Bantuan Bidikmisi

Padang, – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) mempertanyakan masalah bantuan...

Kampus Universitas Andalas

6 Maret 2021, 20:08 WIB

Remaja dalam Lingkaran Bonus Demografi

Oleh : Ilham Mida, S.Pdi (Guru BK SMAN 5 Bukittinggi) Masa remaja merupakan masa yang...

Ilham Mida, S.Pdi (Guru BK SMAN 5 Bukittinggi)

6 Maret 2021, 13:45 WIB

loading...