Pendapatan Edotel SMKN 2 Bukittinggi Rawan Penyimpangan

Bukittinggi, – Hasil pemanfaatan Edotel SMKN 2 Bukittinggi dinilai rawan penyimpangan. Pengelolaan Edotel ini ditetapkan oleh kepala sekolah, dan pendapatannya tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Pembangunan Edotel SMKN 2 Bukittinggi berasal dari APBD Pemko Bukittinggi dan pemerintah pusat. Selama tahun 2011 sampai dengan 2016, pendapatan dari Edotel selalu disetor ke Kas Daerah Pemko Bukittinggi.

Seiring dengan berpindahnya kewenangan bidang pendidikan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, pengelolaan SMKN 2 Bukittinggi termasuk Edotel SMKN 2 Bukittinggi pun berpindah yang semula berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga : Covid-19 di Pasaman Mengganas, Diduga Ada Pembiaran Kerumunan di Kantor Pos

Menurut informasi yang diterima dari sumber terpercaya, berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan retribusi yang berasal dari Edotel SMKN 2 Bukittinggi.

Sementara pada tahun 2020 SMKN 2 Bukittinggi memperoleh pendapatan dari pengelolaan Edotel sebesar Rp40 juta lebih, dan penggunaan langsung dana dari hasil pengelolaan sebesar Rp78 juta lebih, serta terdapat saldo Kas Edotel per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp237 juta lebih.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan atas hasil pemanfaatan barang milik daerah Edotel SMKN 2 Bukittinggi yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Deliknews.com telah mengonfirmasi Kepala SMKN 2 Bukittinggi Meri Desna via WhatsApp terkait persoalan ini, namun konfirmasi tidak kunjung ditanggapi hingga berita ini ditayangkan.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.