Palembang, Sumsel, deliknews.com – Menuju pemilu 2024 Berbagai tokoh sudah mulai mondar-mandir tebar pesona yang akan menjadi sosok kepala daerah, namun demikian menurut Muhammad Nasir anggota DPRD Banyuasin menjadi Kepala Daerah bukan untuk Gaya-gayaan, tidak cukup dengan teori saja.
“Menurut saya kita itu perlu evaluasi diri kalau tidak mampu janganlah coba-coba untuk mencalonkan diri, karena untuk menjadi kepala daerah bukan suatu hal yang mudah, bicaranya saja yang mudah,” katanya saat di wawancarai, Sabtu (27/11/2021).
Karena lanjut Nasir, kalau terlalu memaksakan diri tidak menutup kemungkinan akan menjadikan diri ataupun orang yang berada disekelilingnya mendapatkan berbagai ancaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau dipaksakan untuk menjadi seorang kepala daerah maka akan banyak korbannya misalnya kalau seorang pengusaha usaha akan menjadi terbengkalai, keluarga juga akan terasa tidak nyaman, bahkan untuk diri sendiri akan mendapatkan tekanan yang berepek akan menjadi stres,” kata Nasir.
Untuk itu, Kata Nasir menjadi seorang pemimpin kepala daerah paling tidak memiliki kemampuan diri dan keberanian, kepribadian dalam bersosial, jalinan antar parpol dan yang paling penting tindakan perbuatan.
“Sebaiknya syarat menjadi kepala daerah itu baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota paling tidak ada empat syarat tekat dalam arti kemampuan dari diri pribadi dan keberanian, ke-dua jaringan sosial yang sudah kita bentuk dalam berkifrah didalam dunia politik, ke-tiga komunikasi antar partai politik karena sejatinya seorang kepala daerah itu akan didukung oleh partai politik walau tetap bisa melalui jalur independen dan terakhir paling penting peran konsolidasi atau biaya konsolidasi,” Ujarnya
Pada intinya untuk menjadi kepala daerah harus memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya terutama dalam pembangunan infrastruktur, karena dari sisi inilah yang akan menunjang ekonomi suatu daerah dan masyarakat.
“Kalau mau jadi kepala daerah jangan memiliki pemikiran ingin ngetop atau hebat tapi fungsi jadi kepala daerah itu bagaimana wewenang kebijakan kita sejauh mana yang dirasakan oleh masyarakat, nah yang paling dirasakan masyarakat ini adalah pembangunan, karena dari infrastruktur pembangunan dan sosial inilah yang akan menjadi peningkatan mutu masyarakat sehingga kesejahteraan akan meningkat, pola pikir dan pendidikan juga akan meningkat,” Ucapnya.
Nah ketika seorang pemimpin tidak memiliki hal demikian jadi kira-kira apa yang akan diharapkan maka dari itu kepala daerah perlu memiliki syarat itu. “Jika pemimpin tidak membangun infrastruktur maupun jaringan sosial pendidikan dan kesehatannya apa yang akan diharapkan dari seorang pemimpin seperti itu,” pungkasnya
(Adi)
