Bantah DPR dan Kadis ESDM, Pertamina Sumbagut: Solar Lancar dan Aman

Unit Manager Commrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga MOR I Sumbagut Taufikkurahman menanggapi persoalan kelangkaan BBM Bersusidi Solar di Sumatera Barat, sebagaimana pernyataan Anggota DPR RI Guspardi Gaus dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Herry Martinus.

Taufikkurahman membantah pihak Pertamina membatasi pasokan Solar di Sumatera Barat. Bahkan menurutnya, kondisi di SPBU aman dan lancar.

“Tidak ada pembatasan BBM solar, kita menyalurkan sesuai kebutuhan masyarakat ya. Kondisi SPBU masih aman dan lancar,” kata Taufik, Rabu (22/12/21).

Antrean salah satu SPBU di Pasaman terlihat ada plat merah roda 10 antre BBM Solar, dan pengisian jeriken, pada 1 Desember 2021.
Antrean salah satu SPBU di Pasaman terlihat ada plat merah roda 10 antre BBM Solar, dan pengisian jeriken, pada 1 Desember 2021.

Ketika ditanya apakah Taufik Rahman sudah mengecek kondisi ke lapangan. Ia katakan, situasi yang ia sampaikan, informasi dari pengawas lapangan Pertamina di Sumbar ada 117 SPBU yang menyediakan BBM Solar.

Kemudian ketika ditanyakan kepada Taufik bagaimana sikap Pertamina apabila ada SPBU yang menjual Solar kepada Plat Merah Truck diatas roda 6, dan konsumen dengan Jeriken, ia tidak menanggapi.

Baca juga: Kasihan Warga, Gupardi Gaus Kritik Keras Pertamina Soal Kelangkaan Solar di Sumbar

Solar Bukan Langka, Dinas ESDM Sumbar Minta Tindakan Tegas Penegak Hukum dan Pertamina

Sebelumnya diberitakan kelangkaan BBM bersubsidi jenis Solar membuat pengendara menjerit, belum lagi masa pandemi membuat ekonomi merosot, kini ditambah langkanya Solar di Sumatera Barat sudah hampir 3 bulan.

Persoalan ini disoroti banyak pihak, hingga Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkritik keras kebijakan Pertamina Patra Niaga yang membatasi kuota BBM Solar di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

“Solar merupakan kebutuhan pokok, saya merasa prihatin kondisi kelangkaan ini di Sumatera Barat, hampir setiap hari truk macet di SPBU yang ada di Sumatera Barat,” kata Guspardi Gaus, Rabu (22/12/21).

Menurut Datuak Batuah ini, tidak ada alasan Pertamina tidak memasok Solar sesuai kebutuhan pasar, karena kebutuhan pokok masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau ini terus menerus dilakukan pembatasan, maka akan menimbulkan dampak negetif yang banyak, seperti pemilik truk akan menyesuaikan kosnya, maka ongkos akan naik dan tentunya harga barang juga akan naik. Kasihan masyarakat,” ungkap Anggota DPR RI Fraksi PAN ini.

Ia melihat seperti di daerah Jawa tidak ada kemacetan Solar, hanya di Sumatera Barat sudah 3 bulan langka. Dengan adanya pembatasan, akan ada dampak negatif, menimbulkan kepentingan – kepentingan pribadi seperti menimbun Solar dan lainnya.

“Diminta kepada Pertamina untuk segera menghentikan pembatasan Solar di SPBU – SPBU di Sumatera Barat. Kalau tidak akan ada spekulan, seperti penimbunan dan penjual eceran,” tegas Guspardi Gaus.

Persoalan ini juga ditanggapi Kepala Dinas ESDM Sumbar Herry Martinus. Menurutnya, persoalan BBM Solar di Sumbar bukan masalah kelangkaan, namun penggunaanya yang tidak terkendali.

“Kendaraan yang tidak berhak masih banyak mengisi BBM subsidi. Truck di atas 6 roda juga ikut antri mengisi solar subsidi. Seperti truck pengangkut CPO, truck tambang, kendaraan proyek dan kendaraan industri lainnya,” kata Herry Martinus, Rabu (22/12/21).

Disampaikan Herry Martinus, jika penggunaan terkendali maka tidak akan ada antrean. Maka perlu tindakan tegas terhadap pengguna BBM yang melanggar aturan, yang tidak berhak harus ditindak. Penindakan tentu berada pada ranah penegak hukum.

Pemprov Sumbar sudah membuat Surat Edaran Gubernur untuk mendukung pengendalian BBM subsidi. Namun implementasi di lapangan tidak semudah yang direncankan.

“Dari informasinya, Pertamina juga telah menaikan distribusi perhari ke SPBU. Untuk mengatasi Nataru BBM Solar ditambah 8%/harinya. Jika penggunaan terkendali, stock BBM Sumbar jelang Nataru akan aman,” ujarnya.

Herry Martinus menegaskan bahwa Pertamina sebagai operator dan pemberi izin SPBU perlu melakukan upaya mengingatkan/menertibkan para pengusaha SPBU yang melanggar aturan tersebut.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.