Saham Rp60 M Dipertanyakan, PDAM Pasaman Langgar Peraturan Pemerintah

PDAM Tirta Saiyo Kabupaten Pasaman
PDAM Tirta Saiyo Kabupaten Pasaman

Pasaman, – PDAM Tirta Saiyo Kabupaten Pasaman diduga melanggar peraturan pemerintah soal Investasi aset Rp60 Miliar lebih yang diduga belum jelas kepemilikannya sebagaimana temuan BPK saat pemeriksaan diawal tahun 2020 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang BUMD, karakteristik perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, kepemilikan PDAM Kabupaten Pasaman seharusnya 100% dimiliki oleh Pemkab Pasaman.

Investasi atau penyertaan modal di PDAM Tirta Saiyo ini dari Pemerintah Pusat yang belum jelas statusnya, modal Pemerintah Pusat dan modal Hibah belum dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Baca juga: Jelang Idul Fitri 2022, Ribuan Pelanggan PDAM Pasaman Terancam Air Bersih

Ekuitas PDAM Pasaman Rp60 Miliar Diduga Belum Jelas Kepemilikannya

Kemudian terdapat perbedaan nilai dan komposisi penyertaan modal pemerintah pada laporan keuangan PDAM dibandingkan dengan rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2019.

Perbedaan nilai penyertaan modal yang diakui Pemerintah Kabupaten Pasaman dibandingkan dengan yang dicatat oleh PDAM sebesar Rp60,5 miliar lebih. Perbedaan tersebut disebabkan adanya komposisi penyertaan modal pada PDAM yang belum ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemkab Pasaman yaitu penyertaan Pemerintah Pusat yang belum bersatus, modal Pemerintah Pusat, dan modal Hibah.

Tambahan modal tersebut telah diketahui oleh pemerintah kabupaten, namun belum dilakukan koordinasi dan perhitungan terkait turunnya komposisi modal milik Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Penyertaan modal milik pihak lain di PDAM seharusnya merupakan hibah yang menjadi penyertaan modal milik Pemerintah Kabupaten Pasaman, karena BAST sementara penyerahan pengelolaan aset tersebut ditandatangani oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Kabupaten Pasaman.

BPK merekomendasikan Bupati Pasaman agar memerintahkan Sekretaris Daerah bersama dengan Direktur PDAM untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat memastikan status aset pada PDAM dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman pada PDAM.

Kemudian menyusun revisi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada PDAM dan selanjutnya disampaikan oleh bupati kepada DPRD untuk ditetapkan. 

Terkait persoalan ini, telah dilakukan konfirmasi kepada Direktur PDAM Tirta Saiyo, Ahmad Subur via WhatsApp (28/4/22), namun belum menanggapi. Tidak hanya itu, deliknews.com juga telah mengirimkam surat konfirmasi.

(Darlin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.