Jakarta, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan penunjukan Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Nana Sudjana, M.M. sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah, menggantikan Ganjar Pranowo yang akan memasuki masa pensiun pada 5 September 2023 mendatang.

Keputusan ini diumumkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 1 September 2023. Penunjukan Nana Sudjana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah diputuskan dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA), yang bertujuan untuk mengisi posisi gubernur yang telah habis masa jabatannya.

Ali Mochtar Ngabalin juga menyampaikan pesan kepada Nana Sudjana untuk bekerja dengan sungguh-sungguh selama masa jabatannya dan memastikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak berjalan lancar di provinsi tersebut.

Siapa Sebenarnya Komjen Nana Sudjana?

Nana Sudjana, lahir pada 26 Maret 1965, adalah seorang Purnawirawan Polri yang memiliki pengalaman yang luas dalam bidang kepolisian. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan pernah menduduki berbagai jabatan penting dalam kepolisian.

Jabatan terakhir Nana Sudjana sebelum penunjukan ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Sulawesi Utara serta Sulawesi Selatan.

Pengalaman Nana Sudjana tidak hanya terbatas pada bidang kepolisian. Pada November 2020 hingga Februari 2021, beliau dipercaya sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri, menunjukkan kapasitasnya yang luas dalam mengemban tanggung jawab yang kompleks.

Sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI mulai 27 Maret 2023, Nana Sudjana telah menunjukkan kompetensinya dalam lingkup pemerintahan. Pengalaman yang kaya dan rekam jejak yang kuat menjadikan Nana Sudjana sebagai pilihan yang tepat untuk mengisi posisi penting sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah.

Penunjukan Nana Sudjana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah diharapkan akan membawa kemajuan dan stabilitas bagi provinsi ini, serta memastikan kelancaran tahapan Pemilu serentak di wilayah tersebut.