JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi mengalokasikan sebanyak 500 ribu ton beras untuk komoditas ekspor. Kebijakan strategis ini diambil menyusul melimpahnya stok beras nasional yang saat ini menyentuh angka 5,37 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa surplus pangan ini menjadi momentum penting bagi posisi geopolitik Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna merespons krisis pangan global.
“Kita alokasikan ada sekitar 500 ribu ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor,” ujar Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Sudaryono menambahkan, ketegangan geopolitik mulai dari konflik Ukraina hingga Selat Hormuz memicu krisis pangan di berbagai belahan dunia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia berkomitmen untuk mengulurkan tangan membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan logistik.
Sejumlah negara tetangga tercatat sudah mengonfirmasi minat mereka untuk mengimpor beras dari tanah air. Sudaryono membeberkan daftar negara tersebut mulai dari Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Aljazair.
“Ada Malaysia, kemudian ada Papua Nugini, terus ada juga ini kami dengar, ada Timor Leste, termasuk Aljazair juga. Rasanya ada kebutuhan,” jelas Sudaryono.
Selain pasar regional, pemerintah juga membidik kawasan Timur Tengah secara agresif, khususnya Arab Saudi. Saat ini, Indonesia bahkan telah mengirimkan 2.000 ton beras ke Arab Saudi dan 10.000 ton ke Palestina.
Kementerian Pertanian menargetkan beras lokal tidak hanya dikonsumsi oleh jemaah haji dan umroh asal Indonesia saja. Pemerintah optimistis produk pangan nasional mampu menjangkau seluruh jemaah dunia yang berada di Mekah dan Madinah.
Meski ambisius, pemerintah memastikan bahwa ketahanan pangan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Proses penjajakan ekspor komersial yang berjalan tahun ini akan dihitung secara matang melalui skema Business-to-Business (B2B).
“Tapi sekali lagi, semua ekspor ini tentu akan dihitung secara cermat, jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri,” tambah Sudaryono.
Pemerintah kini sedang mematangkan kesepakatan harga jual agar tidak merugikan keuangan negara melalui Perum Bulog. Sudaryono menargetkan realisasi ekspor ini berjalan simultan dengan terjaganya stok domestik hingga akhir tahun.
