JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Prancis dan menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama kedua negara di bidang pendidikan, sains, dan teknologi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5). Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sektor strategis.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menilai Indonesia dan Prancis memiliki peluang besar untuk memainkan peran positif di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik internasional. Karena itu, kerja sama pendidikan dinilai penting untuk memperkuat hubungan kedua negara dalam jangka panjang.
“Indonesia akan selalu mendorong segala usaha untuk memelihara perdamaian,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengingatkan pada kebijakan serupa yang pernah disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada Oktober 2025. Saat itu, Prabowo menyatakan Bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas dalam sistem pendidikan Indonesia sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral dengan Brasil.
Namun hingga kini belum ada tindak lanjut resmi terkait rencana penerapan Bahasa Portugis di sekolah. Karena itu, gagasan baru mengenai Bahasa Prancis memunculkan sejumlah pertanyaan dari kalangan pemerhati pendidikan.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai instruksi tersebut belum memiliki landasan kebijakan yang jelas. Ia menyebut pernyataan Presiden lebih menyerupai ungkapan diplomatik daripada kebijakan pendidikan yang telah dirancang secara matang.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib,” kata Satriwan.
Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak dapat disusun secara spontan karena harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Selain itu, kewajiban mengajarkan Bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah berpotensi menambah beban kurikulum yang saat ini sudah cukup padat.
Satriwan juga menyoroti kebutuhan tenaga pengajar. Ia memperkirakan diperlukan sekitar 480 ribu guru Bahasa Prancis dan Portugis jika setiap sekolah minimal memiliki dua pengajar untuk mata pelajaran tersebut.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Bahasa Prancis sebenarnya sudah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum nasional, bersama Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyiapkan program sertifikasi bahasa asing non-Inggris yang akan menjangkau ribuan siswa SMK pada tahun ini.
