JAKARTA — Lembaga kajian PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mencerminkan semangat nasionalisme ekonomi yang semakin kuat. Strategi ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA), hilirisasi industri, serta optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia pada dekade mendatang. Menurutnya, hampir seluruh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi.
“Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Anthony dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6).
PEDAS mencatat tiga komoditas utama yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis ini adalah batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut sangat fantastis, yakni mencapai lebih dari US$66 miliar per tahun atau menyumbang sekitar seperempat dari total ekspor nasional.
Anthony, yang juga menjabat sebagai Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN, menambahkan bahwa skema tata kelola ekspor melalui Danantara bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa. Langkah ini merupakan instrumen negara untuk memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat, sekaligus mengejawantahkan langsung amanat Pasal 33 UUD 1945.
Semangat ini pun senada dengan pandangan DPR RI yang menyebut kebijakan tata kelola ekspor SDA sebagai bagian dari upaya “kembali kepada Pasal 33 UUD 1945”. Melalui skema tersebut, parlemen menekankan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi, serta optimalisasi penerimaan negara.
Menanggapi dinamika dan kritik di ruang publik, Anthony menilai perbedaan pandangan dalam ekonomi politik adalah hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan yang berkembang tetap didasarkan pada data dan kepentingan nasional jangka panjang.
“Indonesia terlalu besar untuk terus menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Apa yang sedang dilakukan pemerintah hari ini adalah upaya mengembalikan nilai tambah sumber daya alam kepada rakyat Indonesia sendiri,” tegas Anthony.
