JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 11.27 WITA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) atau 109 jiwa terdampak langsung oleh bencana tersebut.
Dampak guncangan ini juga menyebabkan puluhan warga mengalami luka-luka. Berdasarkan data taksiran awal, petugas di lapangan mencatat ada 24 warga mengalami luka ringan dan delapan orang lainnya menderita luka berat.
“Seluruh data tersebut masih terus diverifikasi dan diperbarui oleh petugas di lapangan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026) malam.
Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan ketetapan 24 KK atau 69 jiwa mengalami imbas bencana. Selain menimbulkan korban luka, gempa merusak puluhan rumah warga serta berbagai fasilitas publik dan infrastruktur di lima kabupaten/kota terdampak.
Data sementara mencatat sedikitnya 64 unit rumah rusak, termasuk kerusakan pada empat fasilitas ibadah, dua jembatan, dan dua gedung perkantoran. Bahkan, satu ruas jalan provinsi yang menghubungkan Palu-Sigi-Poso dilaporkan amblas akibat guncangan.
Di Kota Palu, tim ahli dan BPBD setempat langsung meninjau Jembatan III yang dilaporkan mengalami keretakan. Sebagai langkah antisipasi keselamatan, petugas sempat mengevakuasi seluruh pasien di Rumah Sakit (RS) Anutapura Kota Palu ke area terbuka sebelum mengembalikannya secara bertahap.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat aktivitas gempa susulan (aftershock) terjadi sebanyak 55 kali hingga pukul 14.00 WIB. Terkait situasi ini, pemerintah daerah dan BPBD lintas wilayah segera mendirikan tenda darurat dan mempercepat kaji cepat di lapangan.
Pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak berupa logistik penanggulangan bencana, terpal, serta tenda darurat. BNPB pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari bangunan yang retak.
“Warga di wilayah terdampak diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah setempat,” pungkas Abdul Muhari.
