JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kantor Istana Wakil Presiden pada Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan dokumentasi resmi dari Setwapres, Gibran menyambut langsung para mahasiswa yang datang mengenakan jaket almamater. Ia sempat menyapa dan menanyakan asal kampus para perwakilan yang masuk ke ruang audiensi.
“Yang (almamater) biru apa?” tanya Gibran seraya menyalami mahasiswa. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh salah satu perwakilan bahwa mereka berasal dari Universitas MH Thamrin.
Dalam dialog tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf karena keterbatasan tempat yang membuat seluruh massa aksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ia meminta perwakilan yang hadir untuk menyampaikan salamnya kepada massa yang bertahan di luar bangunan.
“Oke, oke, ini maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Mahasiswa nggak bisa masuk semua,” kata Gibran.
Mantan Wali Kota Solo ini mengapresiasi langkah kritis para mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Gibran menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap evaluasi serta saran konstruktif dari elemen pemuda untuk merawat pembangunan nasional.
“Hari ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan saja. Saya senang, ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” ujar Gibran.
Sementara itu, Koordinator Aksi Mahasiswa, Abdi Maludin, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas kajian ilmiah secara langsung kepada Wapres. Ia mengungkapkan bahwa Gibran merespons audiensi tersebut dengan sangat positif dan penuh perhatian.
“Pun respons dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi,” ungkap Abdi usai pertemuan.
Menurut Abdi, catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah ke depan. Mahasiswa berharap poin-poin yang dicatat Wapres dapat memperbaiki berbagai kejanggalan kebijakan yang dirasakan masyarakat saat ini.
