​Pajak Kendaraan Anda Kembali ke Desa: Jateng Kucurkan Dana Rp 1,7 Triliun!

SEMARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun 2026. Dana fantastis ini melonjak dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,6 triliun.
Sebagian besar anggaran tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak kendaraan bermotor. Pemerintah memplot dana ini untuk menyokong pembangunan sarana dan prasarana di 13.093 titik yang tersebar pada 29 kabupaten di Jawa Tengah.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengembalikan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat desa.
“Jadi pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).
Eko menambahkan, setiap desa akan menerima besaran bantuan yang bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 200 juta, tergantung jenis kegiatan yang diusulkan. Dana tersebut mencakup proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, fasilitas sosial, hingga sarana olahraga.
Pemerintah optimistis program ini mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah. Melalui pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat, dana yang bergulir diharapkan menciptakan efek domino bagi kesejahteraan warga.
“Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian desa,” jelas Eko.
Dampak positif program ini sudah dirasakan langsung oleh Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada tahun lalu, desa ini sukses memanfaatkan Bankeupemdes untuk membangun infrastruktur pencegah bencana dan fasilitas penunjang wisata.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengungkapkan bahwa pihaknya mengelola dana bantuan tersebut secara swadaya bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Langkah ini terbukti efektif dalam menyerap tenaga kerja lokal di wilayahnya.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga,” pungkas Anggoro.