JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekecewaannya terhadap kerumitan regulasi perizinan di Indonesia yang dinilai menghambat sektor krusial. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah sulitnya proses impor gas untuk kebutuhan medis di rumah sakit.
Prabowo mengungkapkan bahwa hambatan birokrasi ini telah menyebabkan pasokan gas di sejumlah rumah sakit menipis. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/5/2026).
“Perizinan kadang-kadang ada yang tidak masuk akal. Saya monitor masalah impor gas untuk rumah sakit, dipersoalkan ini-itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis hanya soal izin,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, masalah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut nyawa masyarakat. Ia menilai regulasi yang ada sering kali tumpang tindih dan tidak efisien sehingga merugikan pelayanan publik.
Tidak hanya di sektor kesehatan, Prabowo menyebut banyak pengusaha yang mengeluhkan hal serupa. Ia menerima laporan bahwa investor harus menunggu hingga bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kepastian izin usaha.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun,” lanjutnya dengan nada lugas.
Merespons kondisi tersebut, Presiden langsung menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengambil langkah cepat. Ia memerintahkan pembentukan satgas khusus yang diisi oleh para pakar.
Satgas ini nantinya bertugas untuk melakukan deregulasi besar-besaran. Fokus utamanya adalah menyederhanakan aturan yang selama ini dianggap menjadi tembok penghalang bagi dunia usaha dan investasi.
“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” perintah Prabowo.
Prabowo juga menyoroti banyaknya keluhan dari investor asing mengenai lambatnya proses birokrasi di Indonesia. Ia berkomitmen untuk membersihkan hambatan-hambatan tersebut demi menjaga iklim investasi nasional.
Langkah tegas ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator bagi pihak-pihak yang ingin berkontribusi membangun ekonomi bangsa.
