JAKARTA – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan terdapat dua langkah utama yang saat ini menjadi fokus bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga pergerakan rupiah tetap stabil.
Pernyataan itu disampaikan Perry usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Perry, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter selama ini telah berjalan sangat erat. Sinergi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan, penguatan koordinasi tersebut kini difokuskan untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pemerintah dan BI bekerja sesuai kewenangan masing-masing namun tetap saling mendukung.
Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk ke Indonesia. Perry mengakui kenaikan suku bunga global telah memicu keluarnya dana asing dari sejumlah instrumen investasi, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry.
Selain menarik kembali arus modal asing, pemerintah dan BI juga berupaya menjaga likuiditas pasar keuangan. Langkah kedua yang disepakati adalah memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
“Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI,” jelas Perry.
Ia menambahkan, penempatan dana pemerintah di BI memungkinkan operasi moneter berjalan optimal sehingga upaya menjaga stabilitas rupiah dapat dilakukan secara lebih efektif. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah juga tetap berjalan untuk menopang aktivitas ekonomi.
“Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” pungkas Perry.
