Jumat, 4 Oktober 2019 - 07:59 WIB

Praktisi Hukum Boy Roy Indra, SH

Praktisi Hukum Boy Roy Indra, SH

Praktisi Hukum Tanggapi Pembayaran di MTsN 5 Pasaman

Pasaman, – Praktisi Hukum Boy Roy Indra, SH menanggapi adanya pembayaran oleh siswa di MTsN 5 Pasaman beberapa waktu lalu yang membuat banyak mengeluh orang tua siswa.

Diketahui, pembayaran seperti biaya pembelian komputer yang katanya kesepakatan komite, pemeriahan HUT RI ke-74, buku LKS dan biaya masuk sekolah itu dengan terbagi menjadi 18 item diantaranya untuk pembelian sampul rapor, Al-qur’an terjemahan, kartu pustaka, baju dan atribut lainnya.

Menurut Boy Roy Indra, SH penyetoran atau pembayaran bisa dikatakan Pungli apabila pungutan yang tidak resmi, sehingga tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang undang.

“Pungli adalah kegiatan penarikan uang yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hukum, yang dilakukan oleh dan untuk pribadi ataupun oknum petugas,” kata Boy Roy Indra, Jum’at (4/10).

Singkatnya, pengertian Pungli adalah aktivitas memungut biaya ditempat yang seharusnya sama sekali tidak dikenakan biaya pungutan.

Dalam pelayanan publik, tindakan Pungli sudah termasuk ke dalam kategori tindakan kejahatan pribadi karena pejabat menggunakan kekuasaannya dan kedudukannya demi menguntungkan diri sendiri. Pungutan liar dalam pelayanan publik secara tidak langsung telah merugikan masyarakat dan juga mencemarkan nama baik pribadi maupun instansi pemerintahan.

Tindakan pungli ini telah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 423 dan akan dikenai ancaman hukuman enam tahun penjara.

“Nah, adanya pembayaran di MTsN 5 Pasaman, apabila ada aturan yang mengatur bukan termasuk Pungli, namun apabila tidak ada aturan yang jelas, bisa jadi itu masuk kategori Pungli,” jelas Boy Roy Indra, SH.

BACA JUGA : Polisi Minta Keterangan Kepada MTsN 5 Pasaman

Sebelumnya, permasalahan ini telah beberapa kali diberitakan, hingga pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada pihak sekolah, namun konfirmasi terakhir pada minggu lalu, pihak kepolisian masih mendalami hal itu, dan hingga saat ini belum ada informasi yang diterima bagaimana tindak lanjut penanganan permasalahan tersebut.

(Darlin)

Artikel ini telah dibaca 599 kali

Baca Lainnya

PH PPDI Kecewa Tidak Ada Klarifikasi Dari Pihak Kecamatan Karusen Janang

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Sesyam Mertokusumo Law Firm selaku penasehat hukum dari Persatuan Perangkat...

4 Maret 2021, 22:19 WIB

Cegah Penyalahgunaan, Propam Polda Banten Cek Senpi Personel Polresta Tangerang

TANGERANG – Tim dari Bidang Propam Polda Banten melaksanakan kegiatan pemeriksaan senjata api (senpi) yang...

4 Maret 2021, 15:44 WIB

Sowan Sesepuh, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Tokoh Masyarakat Cikupa

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro bersilaturahmi ke kediaman H. Cecep Miharja,...

4 Maret 2021, 15:38 WIB

Tingkatan Kerja Sama, Kapolresta Tangerang Silaturahmi ke Ketua PN Tangerang

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tangerang...

4 Maret 2021, 15:26 WIB

Pemkab Bartim Gelar Apel Kesiapsiagaan Personil dan Sapras Dalam Penanggulangan Karhutla

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Kesiapsiagaan...

4 Maret 2021, 10:30 WIB

‘KORUPSI’ Kejari Badung Tahan Pegawai BRI Unit Kuta

Badung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menahan tersangka bernama Gede Subamia (33) dalam kasus korupsi...

Tersangka IBGS (tengah) saat dilakukan penahanan di Kejari Badung. (Foto: ist)

3 Maret 2021, 20:11 WIB

loading...