Atambua, NTT, deliknews – Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Koperasi Kabupaten Belu dalam APBD tahun anggaran 2022 akan menyalurkan bantuan dana untuk sedikitnya 100 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menegah) yang tersebar di wilayah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Belu Ans Lopes, SE yang dikonfirmasi diruang kerjanya, jumat (28/1/2022) kemarin membenarkan jika saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap proposal masyarakat untuk pemberdayaan usaha ekonomi produktif terkait bantuan UMKM 2022.
“Untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun ini (2022) ada tambahan sekitar 100 UMKM lagi yang tersebar disemua kecamatan di Kabupaten Belu. Sasaran kita diutamakan bagi masyarakat yang memiliki usaha ekonomi yang masih berjalan dan produktif,” kata Ans Lopes.
Dia menjelaskan sesuai data yang ada saat ini selain 100 UMKM yang sedang dalam proses verifikasi, telah tercatat 1720 kelompok masyarakat yang sudah mendapat dana bantuan UMKM. Dana bantuan pemberdayaan melalui UMKM itu untuk usaha mikro seperti usaha peternakan, perkiosan, kuliner dan usaha lain yang bersifat produktif yang dapat menambah penghasilan ekonomi rumah tangga.
“Jadi dana bantuan pemberdayaannya sekitar 5 jutaan karena sifatnya hanya stimulan saja. Besaran bantuan juga bervariasi tergantung jenis usahanya tentu beda-beda. Seperti pertenakan (ayam, babi), perkiosan, kuliner (makan-minum, kue) dan lainnya. Sifatnya usaha mikro yang dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga,” pintanya.
Ans Lopes menjelaskan, proses penerimaan bantuan pemberdayaan UMKM, masyarakat wajib mengajukan permohonan dan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap kelayakan usaha.
“Kita berharap supaya masyarakat yang mengajukan permohonan itu betul-betul sudah punya usaha dan butuh suntikan dana. Jangan buat kelompok karena ada bantuan tapi usahanya tidak ada,” imbuhnya.
Karena itu kata Ans Lopes, meskipun pemerintah menargetkan akan menyalurkan dana bantuan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBD Kabupaten Belu untuk 100 UMKM, namun tergantung hasil verifikasi. “Kalo hasil verifikasi tidak sampai 100 UMKM, maka itu yang dilayani,” ujarnya.
Menyinggung soal bantuan pemberdayaan UMKM terhadap masyarakat, Ans Lopes menambahkan dari bantuan tersebut sebagian UMKM belum mengalami perubahan tetapi banyak UMKM yang telah merasa manfaat dari bantuan itu.(dhoru/Dami Atok).
