NTT  

Bupati Malaka Terus Perupaya Merubah Tata Ruang Pembangunan Kota

Malaka,NTT, deliknews – Diinginkan Kabupaten Malaka ada perubahan pembangunan dimasa kepemimpinan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati Malaka, Louise Luky Taolin, S. Sos dengan Konsep-konsepnya, mulai dari tata ruang perkotaan dan srana pelayanan umum, mengembangkan potensi pertanian, Ekonomi dan pontensi Budaya.

Adanya keinginan perubahan pembangunan tersebut, maka Bupati Simon, terus berupaya untuk menata tata perkotaan dan pelayanan terpadu melalui Kantor pusat pemerintahan(Puspem) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Upaya Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dengan lankanya itu, rapat koordinasi lintas sektor terbatas dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, yang di Pimpin oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, diballroom Hotel Century Park, di Jakarta pada Jumat (11/02/2022).

“Dalam Konsep pengembangan potensi-potensi kabupaten Malaka dalam bidang pertanian itu terus kita uapayakan, sehingga jangan menjadi masalah. Perlu kita gariskan, di kabupaten Malaka ada tiga Potensi besar. Yaitu, Potensi Budaya, Ekonomi dan sarana Pelayanan Umum” Ujarnya.

Lanjut Bupati Malaka bahwa, Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten Bungsu yang ada di Indonesia. Jadi, diupayanyakan untuk menjadi kota yang nyaman, aman dan damai sebagai dasar kesejahteraan Masyarakat Malaka.

Kalau di singgung dengan daerah Kabupaten Bungsu di indonesia, secara kasat mata pada saat ini, Kabupaten Malaka belum punya Rumah Jabatan dan Kantor Bupati Malaka(Kantor Daerah)

Dengan demikian, Saya bersama Wakil Bupati Malaka, Louise Luky Taolin, terus berupaya untuk adakan Kantor Bupati Malaka dengan penataan tata kelola ruang daerah dalam pelayanan secara terpadu melalui Pusat Pemerintahan(puspem) Malaka.

“Daerah Kami dibagi atas tiga daerah pemilihan(dapil) yaitu, dapil I, II dan III dari 12 Kecamatan, dengan 127 Desa, tetapi Sejauh ini kami belum ada Kantor Bupati dan Rumah Jabatan, oleh sebab itu, kita mendesain, dan sementara ini berjalan,” jelasnya.

Menurut Bupati Simon, lebih baik kita yang memulai dari pada orang yang memulai duluan lalu kita ikut-ikutan. Kita akan mulai dari Nol karena kita punya konsep Origional yang sedang kita lakukan.

Dalam substansi rapat koordinasi tersebut bertujuannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten maupun kota untuk menata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terdapat muatan revisi RTRW yang meliputi struktur ruang sistem permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan SDA, sistem prasarana lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH menyampaikan pada Plt. Dirjen ATR/ABN bahwa adanya rencana RTRW Kabupaten Malaka, merupakan rencana penataan ruang wilayah Perkotaan Kabupaten Malaka. Pengaturan struktur ruang yang terintegrasi dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak terlepas dari rapat Koordinasi lintas Sektor, Bupati Simon menyampaikan pembagian sub-sub yang ada dimalaka.

“Ada beberapa hal yitu,Pusat Pelayanan Kota (PPK) dengan Sub Pusat Pelayanan Kawasan diarahkan SWP A yaitu desa Wehali/desa Bakiruk. Arahan tema ruang dan fungsi kawasan adalah perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata budaya.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Pelayanan Kawasan di Perkotaan Betun diarahkan di SWP A dengan pusat di desa Kamanasa. Arahan tema ruang dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi (perdagangan dan jasa), agroindustry, budaya, permukiman perkotaan dan pelayanan umum skala kota.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).Pusat Pelayanan Kawasan di Perkotaan Betun diarahkan di SWP A dengan pusat di desa Bakiruk. Arahan tema ruang dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi, pendidikan, permukiman, dan pelayanan umum skala kota.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). Sub Pusat Pelayanan Kawasan (Sub PPK) diarahkan SWP B yaitu desa Suwai/desa Kaletek.
Arahan tema ruang dan fungsi kawasan adalah perdagangan dan jasa, permukiman & pariwisata budaya.

Sub Pusat Pelayanan Kota. Sub Pusat Pelayanan Kawasan (Sub PPK) diarahkan SWP C yaitu desa Fahiluka. Arahan tema ruang dan fungsi kawasan adalah Pariwisata, Pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa. ” arahan Bupati

Pusat Pelayanan Desa atau Kelurahan diarahkan pada masing-masing pusat lingkungan skalanya yang tersebar di masing-masing SWP dialokasikan di pusat pelayanan publik skala lingkungan (desa/kelurahan) dan nodes atau simpul kawasan.

“Kabupaten Malaka Komoditi Unggulannya. Yaitu padi, Kacang Hijau, jagung, Galian tipe C (ilegal), Industri Batu Kerikil, Hutan Adat dan Kampung Adat, Perkampungan Adat, Pusat Pendidikan, Wisata Bahari dan Perikanan Tambak Sepanjang Pesisir,” Pungkasnya.

Rapat Koordinasi lintas sektor terbatas Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, S.H., MH bersama ART/BPN RI, diikuti oleh Sekda Malaka, Silvester Leto, S.H., MH. serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka. ( tim/Dami Atok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.