“Anggota DPR RI, Andre Rosiade meminta Kapolda atau Kapolri mencopot Kapolres bila tak beres berantas tambang emas ilegal“.
JAKARTA, – Anggota DPR RI, Andre Rosiade terus mendorong pihak kepolisian untuk memberantas aktivitas Penambangan Emas Ilegal (PETI) di Sumatera Barat seperti di Kabupaten Pasaman Barat. Bila tak tuntas, Ia minta Kapolri turun tangan copot Kapolres.
“Saya anggota DPR RI Fraksi Gerindra berkomitmen dengan terus mendorong Polri memberantas Tambang Ilegal di Pasaman Barat,” kata Andre Rosiade kepada deliknews.com, Selasa (9/5/23).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam berita yang diterima deliknews.com dari Andre Rosiade sebagaimana dimuat detik.com. Ia meminta Polri memberantas aktivitas tambang emas ilegal yang kembali ditemukan marak di Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan alat berat excavator.
“Kami kembali mendapatkan banyak laporan terkait aktivitas tambang ilegal yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan. Semakin hari laporan semakin banyak ke kami. Artinya, aparat yang ada di sana, mulai dari Kapolsek dan Kapolres belum menindaklanjutinya. Karena itu hari ini kami menghubungi Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono,” kata Andre Rosiade, Senin (8/5/2023) kemarin.
Andre menyebut Kapolda Sumbar sudah menjawab panggilan telepon dan langsung meminta Dirrerskrimsus, AKBP Alfian Nurnas yang kebetulan baru menjabat kurang dari satu bulan untuk menertibkan.
“Kami minta Kapolda segera mengurus aktivitas yang merusak ini. Kalau tidak, diduga ada yang ‘masuk angin’ dan kalau perlu Kapolri yang turun tangan,” tegas kader Gerindra itu.
Menurutnya, Kapolri atau Mabes Polri bisa saja turun tangan karena masalah ini sudah berlarut-larut. Di tangan Kapolda Sumbar lama, titik-titik tambang ilegal ini sudah dikejar dan ditutup dan sekarang berulang lagi.
Baca juga : Meski Jadi Atensi Kapolda Sumbar, PETI Tetap Saja Beroperasi di Pasaman Barat
Disebut Ada Uang Koordinasi, Kapolda Sumbar Tindak Tegas PETI Pasaman Barat
PETI Marak Lagi di Pasaman, Wali Nagari Sebut DLH, Polres dan Satpol PP
Soal PETI, P2NAPAS Minta Bupati dan Kapolres Panggil Wali Nagari Cubadak Barat
“Kami bilang diduga masuk angin, karena sekarang juga beredar isu kalau ada aparat yang menerima ‘uang koordinasi.’ Jadi, harus disegerakan pemberantasannya,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre mendesak Kapolda untuk memaksimalkan peran Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki untuk memaksimalkan kinerja kepolisian di Pasbar.
“Kalau tak beres, kami minta Kapolda atau Kapolri langsung mencopot Kapolres. Karena sudah merugikan masyarakat Sumbar dan merusak lingkungan yang sangat parah,” tukas Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Sebelumnya Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono berjanji akan menindak tegas bila ditemukan ada anggota yang membeking Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pasaman Barat.
Hal itu disampaikan Irjen Suharyono ketika dikonfirmasi terkait beredarnya pemberitaan yang menyebutkan informasi diperoleh dilapangan oknum penambang emas yang mempunyai excavator menjual nama oknum aparat kepolisian dengan membayar uang aman atau istilahnya “uang koordinasi atau informasi” sebesar Rp70 juta per alat per bulan.
“Akan ditindak tegas,” kata Kapolda Sumbar kepada awak media via WhatsApp, Selasa (18/4/23) lalu.
Sejak pernyataan Kapolda pada 18 April 2023 kemarin, hingga 7 Mei 2023 sepertinya belum ada pelaku yang diamankan atas aktivitas PETI di Kabupaten Pasaman Barat.
Sementara informasi yang dihimpun dan diperkuat dengan rekaman video oleh warga hingga pada 5 Mei 2023 kemarin PETI dengan menggunakan excavator masih tetap beroperasi di Pasaman Barat.
