Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menanggapi keluhan nelayan terkait dugaan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh kapal dari luar daerah yang beroperasi di perairan Sidoarjo. Persoalan tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal.
Aspirasi itu diterima BHS saat menghadiri kegiatan lomba memasak istri nelayan dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra di Sidoarjo, Rabu. Dalam dialog tersebut, nelayan mengeluhkan maraknya penggunaan alat tangkap seperti trawl yang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan.
“Keluhan utama mereka adalah kapal dari luar wilayah masuk dan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Ini tentu berdampak pada lingkungan laut,” ujar BHS, Rabu (11/2).
Ia menjelaskan, nelayan setempat merasa kesulitan melakukan pencegahan karena keterbatasan kewenangan di lapangan. Jika praktik tersebut terus terjadi, kata dia, bukan hanya hasil tangkapan yang menurun, tetapi juga keberlanjutan sumber daya laut yang terancam.
Menindaklanjuti laporan tersebut, BHS mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk meningkatkan pengawasan, khususnya melalui Satuan Polisi Air (Polair).
“Saya sudah menyampaikan kepada Kapolres agar Polair Sidoarjo lebih rutin berpatroli. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pembinaan dan penindakan sesuai aturan, supaya ekosistem laut tetap terjaga,” tegasnya.
Selain isu alat tangkap, BHS juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan antara nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan skala besar. Menurutnya, pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap sektor perikanan tangkap secara menyeluruh.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk memperkuat sektor kelautan, termasuk peningkatan riset terkait potensi ikan dan habitatnya guna mendukung produktivitas nelayan.
Lebih lanjut, BHS menjelaskan adanya rencana penyediaan kapal penampung ikan yang dilengkapi fasilitas pendingin atau cold storage dengan suhu di bawah 10 derajat Celsius. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan hingga tiba di darat.
“Dengan sistem pendingin di kapal, ikan bisa tetap segar saat sampai ke pelabuhan, sehingga nilainya lebih baik dan layak untuk kebutuhan konsumsi maupun industri,” katanya.
BHS berharap langkah pengawasan dan penguatan fasilitas tersebut dapat memberikan perlindungan bagi nelayan lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah Sidoarjo.
