JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, melarang keras seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur pengelola dilarang memakai Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, serta beras SPHP dalam proses memasak.
Langkah ini diambil demi menjaga ketepatan sasaran penggunaan barang subsidi di masyarakat. Sudaryono menegaskan pihak BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas hingga tindakan penutupan terhadap pengelola dapur yang nekat melanggar aturan tersebut.
“Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh,” kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Pihak BGN turut mengajak masyarakat serta awak media untuk aktif mengawasi operasional dapur SPPG di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, publik diimbau melapor agar BGN bisa melayangkan surat peringatan hingga menghentikan izin operasional.
“Kalau memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” tegas Sudaryono.
Selain pengetatan bahan baku, program MBG juga berfungsi sebagai stabilisator harga pangan di tingkat bawah demi melindungi para petani dan peternak lokal. Kepala SPPG diinstruksikan tetap membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) saat harga di pasaran anjlok.
Sudaryono mencontohkan kasus penurunan harga telur di tingkat peternak dari HAP Rp25.000 menjadi Rp12.000–Rp15.000. Dapur MBG diwajibkan menyerap stok tersebut sesuai standar HAP agar peternak tidak mengalami kerugian akibat gejolak pasokan.
“Tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya memastikan peternak-petani itu kemudian tidak dirugikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi anak-anak menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan program nasional ini. Pihaknya menetapkan standar kualitas tinggi tanpa kompromi karena program MBG menyangkut masalah kesehatan dan keselamatan jiwa penerima manfaat.
“Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya,” pungkas Sudaryono menandaskan.
