JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional. Langkah evaluasi total ini diambil menyusul ditemukannya sejumlah hambatan serius hingga indikasi penyalahgunaan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan waktu satu bulan untuk menuntaskan seluruh persoalan tata kelola tersebut. Keputusan ini diambil usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ujar Zulkifli kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk memetakan akar masalah serta merumuskan formula perbaikan. Hasil akhir dari kajian tersebut nantinya akan langsung dilaporkan kepada kepala negara guna mendapatkan arahan final.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” tambah Zulkifli.
Dalam pemetaannya, Menko Pangan membeberkan tiga kendala utama yang menghambat efektivitas program di lapangan. Persoalan tersebut meliputi tindakan penyalahgunaan, ketidaktepatan penetapan titik penerima manfaat, hingga minimnya infrastruktur pendukung.
Pemerintah menyoroti banyaknya wilayah penerima yang sudah ditentukan namun belum didukung oleh fasilitas memadai. Salah satunya adalah keterbatasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tutur Zulkifli memungkasi keterangannya.
Melalui langkah pembenahan massal ini, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program MBG agar lebih transparan. Evaluasi satu bulan ini diharapkan mampu memastikan bantuan pangan tersebut tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
