PARIS — Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang Prancis setelah puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, petugas pemadam kebakaran, hingga tenaga kesehatan menggelar aksi mogok kerja nasional pada Selasa (29/9). Aksi serentak di berbagai kota ini dipicu oleh penolakan terhadap rancangan anggaran pemerintah yang dinilai merugikan para pekerja publik.
Pemerintah Prancis mengusulkan pembekuan gaji pokok PNS untuk tahun 2027 guna menghemat anggaran negara sebesar 2 miliar euro atau sekitar Rp40,26 triliun. Kebijakan ini memicu kemarahan publik karena bakal menjadi pembekuan upah tahunan keempat secara berturut-turut, sekaligus yang kedelapan selama masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron.
Serikat pekerja mencatat sekitar 300.000 orang berpartisipasi dalam aksi mogok satu hari tersebut untuk menuntut kenaikan upah sebesar 6 persen. Kebijakan pembekuan gaji yang berulang dianggap telah memangkas daya beli pekerja publik hingga ke level dua digit.
“Kemarahan ini tidak akan hilang. Pemerintah harus meninjau kembali anggaran tersebut,” tegas Sekretaris Jenderal Konfederasi Umum Buruh, Sophie Binet.
Meski aksi mogok PNS berlangsung terbatas selama satu hari karena risiko pemotongan gaji, gelombang protes justru berlanjut dan membesar di kalangan pelajar. Para siswa dan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, minimnya fasilitas belajar, hingga krisis jumlah guru.
Eskalasi protes pelajar berujung ricuh hingga memicu penutupan dan kerusuhan di lebih dari 400 sekolah serta perguruan tinggi pada Jumat (2/10). Kerusakan parah terjadi di sejumlah fasilitas pendidikan akibat aksi pembakaran, seperti yang dialami Lycée Mandela di Nantes yang terpaksa tutup hingga pertengahan Oktober.
Pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan situasi di tengah meningkatnya aksi anarkis di beberapa kota besar seperti Marseille, Strasbourg, dan Toulouse. Bentrokan antara massa dan aparat anti-huru-hara tak terhindarkan saat pembakaran kendaraan dan fasilitas umum terjadi.
“Polisi telah menangkap 2.000 orang dan puluhan orang terluka, termasuk 40 kepala sekolah menengah atas,” ujar Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray.
Akibat gelombang kerusuhan ini, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta euro. Pihak berwenang di wilayah Auvergne-Rhône-Alpes mengklaim kerugian di daerahnya mencapai 25 juta euro (Rp503,25 miliar), sementara wilayah Île-de-France memperkirakan kerusakan sekitar 7 juta euro (Rp140,91 miliar).
