SIDOARJO — Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong percepatan perbaikan overpas Masangan di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini diambil menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh elevasi jalan akses menuju overpas yang terlalu menanjak dan curam.
Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai, kemiringan tajam pada jalan pendekat (oprit) overpas sangat membahayakan keselamatan pengendara. Selain mengancam jiwa, kondisi ini juga berpotensi menghambat arus distribusi barang dan aktivitas ekonomi warga sekitar.
“Ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus karena membahayakan keselamatan pengendara, termasuk menghambat ekonomi yang ada di sini,” ujar BHS saat memberikan keterangan pada Kamis (22/10/2026) sore.
Guna mempercepat pembenahan, BHS telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Jasa Marga dan Direktur Jenderal Bina Marga terkait kejelasan status aset. Pemkab Sidoarjo dapat segera mengeksekusi perbaikan apabila aset infrastruktur tersebut resmi dihibahkan kepada pemerintah daerah.
“Beliau setuju untuk menghibahkan kepada pemda sehingga pemda bisa mengubah elevasinya dengan cepat karena sudah ada dananya,” tegas BHS.
Kondisi rawan laka di lokasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki. Pihaknya mencatat sejumlah kendaraan angkutan barang kerap mengalami kegagalan saat menanjak hingga terguling.
“Selama ini terjadi beberapa kali kecelakaan lalu lintas, terutama untuk angkutan barang, karena elevasi atau opritnya terlalu tinggi sehingga banyak kendaraan yang guling ke arah utara. Ada juga kendaraan barang yang tidak kuat karena tanjakannya cukup tinggi,” ungkap Budi.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini tengah merampungkan skema penyelesaian status aset bersama pihak Jasa Marga dan Ditjen Bina Marga. Koordinasi teknis juga terus berjalan agar pengerjaan fisik dapat disesuaikan dengan kewenangan hukum yang berlaku.
Selain itu, Dishub Sidoarjo telah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) guna memastikan kesiapan anggaran fisik. Namun, jadwal pasti dimulainya pengerjaan poyek masih menunggu konfirmasi lanjutan dari dinas teknis terkait.
