SAMARINDA – Situasi di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memanas setelah massa aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim berhasil menjebol pagar utama, Senin (24/4) sore. Massa merangsek masuk ke halaman gedung untuk mendesak legislatif segera menggulirkan hak angket.
Pantauan di lokasi menunjukkan ketegangan sempat memuncak saat demonstran terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Meski suasana riuh, pihak kepolisian yang berjaga di lokasi tampak tetap menahan diri guna menghindari bentrokan fisik yang lebih luas.
Setelah pagar berhasil dijebol, ratusan massa langsung menduduki halaman Gedung DPRD Kaltim. Secara bergantian, para koordinator lapangan menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Perwakilan massa aksi, Bella Monica, menyebut keberhasilan mereka memasuki area gedung sebagai momen bersejarah. Menurutnya, selama ini akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam area tersebut sangat dibatasi.
“Sekarang kami sudah berada di dalam DPRD. Ini pertama kali dalam sejarah kami bisa masuk sampai ke dalam. Sebelumnya sangat sulit, bahkan untuk masuk saja kami harus berdesakan cukup keras,” ujar Bella di tengah kerumunan massa.
Bella mengungkapkan bahwa perjuangan menembus barikade tersebut tidak mudah. Ia menyoroti keberanian peserta aksi, termasuk kaum perempuan yang harus ikut berdesakan demi menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam aksi jilid dua ini, massa membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada para wakil rakyat. Fokus utama mereka adalah desakan agar DPRD Kaltim segera memutuskan penggunaan hak angket guna menyelidiki berbagai persoalan publik yang krusial.
Selain hak angket, massa menuntut peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Mereka juga menyoroti ketimpangan sistem pendidikan dan menuntut jaminan keselamatan bagi pelajar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Bella menegaskan bahwa hak angket menjadi harga mati sebagai instrumen resmi untuk mengaudit kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Pihaknya menginginkan transparansi penuh dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Tujuan akhirnya jelas, kami ingin hak angket itu dijalankan untuk mengaudit seluruh kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegas Bella menutup orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di halaman gedung sambil menunggu perwakilan anggota DPRD Kaltim menemui mereka untuk memberikan jawaban resmi terkait tuntutan tersebut.
