JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka lowongan pekerjaan massal melalui skema program padat karya. Kebijakan strategis ini menyediakan sebanyak 2.843 lowongan kerja yang ditujukan langsung bagi masyarakat ibu kota.
Langkah berani ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah dalam membentengi warga dari dampak situasi ekonomi yang tidak menentu. Pemprov DKI Jakarta memastikan para pekerja yang diterima dalam program ini akan mendapatkan upah yang layak.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa seluruh pekerja padat karya tersebut akan menerima kompensasi bulanan yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang berlaku.
”Kemarin kebetulan kita rapat paripurna secara khusus untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya,” ujar Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).
Pramono menjelaskan bahwa prioritas utama dari program padat karya ini adalah membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah berharap program ini dapat langsung menyentuh dan memperbaiki daya beli keluarga di Jakarta.
Melalui penyerapan ribuan tenaga kerja baru ini, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat menstimulus roda perekonomian dari tingkat bawah. Program ini juga dirancang untuk meminimalkan angka pengangguran akibat lesunya sektor formal.
”Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini,” pungkas Pramono.
