JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bersama jajarannya, Nanik bakal meluncurkan sejumlah langkah efisiensi demi memastikan program strategis ini berjalan tepat sasaran tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah pengetatan ini diambil guna memastikan anggaran negara tetap aman namun target intervensi gizi tidak terganggu. Hal tersebut disampaikan Nanik usai menjalani prosesi pelantikan bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik kepada awak media, Senin (8/6/2026).
Sebagai langkah awal, BGN akan langsung melakukan moratorium guna mengkaji kembali kebutuhan ideal jumlah dapur di setiap wilayah. Penataan ulang ini krusial untuk memetakan secara riil pemanfaatan fasilitas operasional yang sudah ada di lapangan.
“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” tutur Nanik menambahkan.
Strategi berikutnya yang diusung oleh Nanik adalah melakukan refocusing atau penyaringan ulang terhadap target penerima manfaat. Pihaknya akan menguji kembali validitas data 63 juta penerima manfaat agar program ini benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan intervensi gizi mendesak.
Terkait arah kebijakan makro program ini, Nanik mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. BGN sepakat untuk lebih mengedepankan aspek mutu makanan ketimbang mengejar angka capaian masif sepanjang tahun ini.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.
Sementara itu, untuk menyiasati keterbatasan anggaran di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), BGN akan menggandeng sektor swasta. Nanik berencana mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investasi perusahaan besar, hingga skema hibah luar negeri.
