Rabu, 15 April 2020 - 11:18 WIB

Komisi II dan Mendagri Sepakat, Pilkada 9 Desember 2020, Ini kesimpulannya

Jakarta – Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Selasa (14/4/2020).

Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Artikel ini telah dibaca 777 kali

loading...
Baca Lainnya

Bamsoet ketua MPR, Airlangga Ketum Golkar

Jakarta – Dukungan suara mayoritas membuat Bambang Soesatyo atau Bamsoet mulus meraih kursi Ketua MPR...

4 Oktober 2019, 13:20 WIB

Puan Maharani Tekankan Semangat Kolektif Kolegial

Jakarta – Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani dalam pidato perdananya menekankan semangat kolektif kolegial...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

3 Oktober 2019, 17:55 WIB

Cantik, Ini Hillary Brigita Lasut, Anggota DPR Termuda

Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut, 23 tahun akan menjadi...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

1 Oktober 2019, 12:15 WIB

Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tekanan

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah...

Ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo

20 Agustus 2019, 05:05 WIB

Komisi V DPR RI Desak Kementerian Perhubungan Tunda Aturan Bagasi Berbayar

JAKARTA – Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan oleh maskapai penerbangan sungguh membuat masyarakat mengeluh. melihat...

30 Januari 2019, 15:40 WIB

RUU Kekerasan Seksual Pro-zina, Kata Bamsoet Begini

Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)...

Bambang Soesatyo

30 Januari 2019, 14:29 WIB

loading...