Minggu, 26 April 2020 - 17:55 WIB

Kelian Adat Dilarang Berpolitik ?Bawaslu Bali: Bukan Dilarang Tapi Diimbau Status ASN

Denpasar – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Ni Ketut Ariyani mengatakan pihaknya tidak pernah melarang Kelian Desa Adat terlibat dalam politik. Adapun dilarang adalah Kelian Adat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS.

Diingatkan, ada Undang-undang ASN melarang mereka (Kelian Adat berstatus PNS) terlibat dalam praktik politik praktis. Hal ini ia sampaikan terkait pemberitaan yang mengatakan pihaknya melarang kelian Desa Adat berpolitik praktis.

“Kan ada juga Kelian Adat yang juga berstatus seorang PNS. Itu yang kita ingatkan, mereka dilarang (berpolitik praktis, red). Mereka itu dilarang oleh UU ASN-nya, karena statusnya itu melekat, entah dia jadi kelian, jadi tokoh di desa atau yang lainnya,” jelasnya kepada wartawan, via telpon Sabtu (25/4) malam.

Adapun dalam diskusi online penguatan fungsi Bawaslu bersama tokoh adat dan agama di Bali, diwakili Bendesa Agung Majelis Desa Adat Bali dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Jum’at (24/4) itu, kepada kelian adat yang tidak berstatus PNS, yang disampaikan menurutnya, sifatnya hanya mengimbau.

Dalam imbauan itu, ia mengajak kelian adat dan tokoh agama yang ada di masyarakat sebaiknya tidak ikut terlibat dalam politik praktis agar mereka dapat mengayomi seluruh masyarakatnya. Mengingat suara mereka sangat didengar masyarakat.

“Hanya mengingatkan saja secara moril. Kalau bukan PNS atau TNI/Polri memang tidak ada undang-undang yang mengatur terkait larangan, hanya pertimbangan bahwa mereka (kelian adat dan tokoh agama) itu kan milik masyarakat, minimal bisa bersikap adil kepada semua rakyat,” ujarnya.

Maka dari itu terang Aryani, Bawaslu bersinergi dengan kelian adat maupun tokoh agama yang ada di masyarakat untuk dapat ikut memperkuat fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya dalam Pilkada mendatang.

“Mereka (kelian adat dan tokoh agama) suaranya lebih di dengar masyarakat. Sehingga imbauan yang disampaikan didengar, misalnya ASN dan yang lainnya, yang dilarang undang-undang agar tidak ikut berpolitik praktis. Itu sebabnya kami perlu bersinergi dengan majelis desa adat dan tokoh agama,” tuturnya.

Artikel ini telah dibaca 6610 kali

loading...
Baca Lainnya

Sertifikat Ganda ! BPD Bali Bantah Serobot Tanah Tapi Tidak Tahu Muasal

Denpasar – Sebidang tanah luas 3,85 are di Jalan Gadung, Desa Dangin Puri Kangin, Kec....

Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali, IB Gede Ary Wijaya Guntur.

21 September 2020, 21:05 WIB

114 Tahun Pekik Semangat Perang Puputan Badung

Denpasar – ┬áKidung atau ‘kakawin babad’ cikal bakal pekik semangat perang ‘puputan’ diperdengarkan, bersaut dalam...

Ilustrasi

21 September 2020, 13:16 WIB

Terima Mandat Ketua Umum, Pengacara Wayan “Tang” Adimawan Nahkodai HAPI Bali

Denpasar – Pengacara millennial Bali, I Wayan Adimawan, SH., MH., mendapat mandat dari Ketua Umum...

I Wayan Adimawan, SH., MH.

15 September 2020, 17:41 WIB

Tolak Bali Jadi Surga yang Hilang, BIN Kawal Wujudkan Wisata Aman Berdasarkan Protokol Kesehatan

Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak ekonomi paling parah di Indonesia akibat Pandemi...

10 September 2020, 13:16 WIB

Wujud Edukasi Prokes, Forkom Antar Media Bali Bangkit Bagikan 5000 Masker

Forum Komunikasi (Forkom) Antar Media Bali Bangkit bagikan 5000 masker di Bali secara gratis. Pembagian...

9 September 2020, 13:39 WIB

Babak Baru, Sidang Lanjutan Almarhum Frans BS dengan I Made Sumantra

Denpasar – Babak baru sidang lanjutan sengketa lahan antara almarhum Frans Bambang Siswanto (Frans BS)...

I Made Sumantra (kanan) didampingi kuasa hukumnya, I Wayan

8 September 2020, 18:32 WIB

loading...