Kamis, 7 Mei 2020 - 17:22 WIB

Peran Desa Adat Selamatkan Muka Pejabat Pasca Pandemi di Bali

Bali – Peran Desa Adat bersama Pecalang di Bali tidak berhenti pada penyaluran bantuan pemerintah dan pengawasan warga pasca pandemi COVID-19.

Sebagai garda terdepan lebih pada tugas ganda. Termasuk juga memberi informasi terkait kependudukan. Kegiatan ini jelas sangat membantu pemerintah, terutama pejabat catatan sipil dan dinas sosial.

Selama ini dinas dalam bayang-bayang ancaman pidana dan denda ketika terjadi kelalaian yang tertuang di undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai tolak ukur penyaluran bantuan sosial.

Kelian Adat dan Pecalang seolah menjadi tameng, menyelamatkan muka pejabat dari tekanan ketidak pastian akhir bencana. Mereka sekarang ini jadi motor penggerak tumpuan berbagai sektor. Bahu-membahu sebagai pejuang tanpa digaji demi negeri.

Komang Nurjaya salah satu Kelian Adat di Banjar Eka Dharma, Desa Sumerta Kauh Denpasar Timur mengungkap, banyaknya data kependudukan terdahulu dari dinas yang kurang update, sehingga tidak sinkron dengan data yang ada sekarang, Kamis (7/5)

Data terbarukan penerima batuan sembako dari kedinasan dikatakan awalnya masih tidak sesuai dengan realita di lapangan lantaran dinas masih banyak mengunakan data lama.

“Tapi bantuan kemarin BLT sudah mulai disinkronisasi karena kedinasan bekerja sama secara langsung dengan adat untuk memvalidisasi data, sehingga tepat sasaran,” jelas Nurjaya

“Kalau dari Banjar Adat sendiri data terbarukan itu pasti. Karena setiap saat kita perbarui. Mendata ‘krama’ suatu contoh masuk dalam pembagian adanya upakara dalam pelemahan. Krama yang mampu dan tidak, jelas terdata,” tambahnya.

Sisi lain juga disinggung terkait bahasa ambigu dari pemerintah adalah ‘membutuhkan’. “Kalau melihat situasi sekarang ini semua warga membutuhkan bantuan. Sisi lain katagori warga kurang mampu juga tidak jelas batasnya. Tapi kalau pihak banjar adat diminta untuk mendata ulang, kita siap,” singgungnya.

Memiliki peran begitu vital, tidak salah jika Gubernur Bali Wayan Koster sampai ke pusat memperjuangkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sebelum pandemi. Terbukti, dibentuknya Satgas Gotong Royong oleh Gubernur dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Bali yang jadi urat nadinya adalah Desa Adat.

Guru Besar Bidang Hukum Adat Bali Fakultas Hukum Universitas Udayana (UNUD) Prof.Dr. Wayan P. Windia, S.H, mengatakan, lahirnya Perda Tentang Desa Adat jelas bisa memperkuat eksistensi desa adat dan kedudukan majelis desa adat.

“Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat memperkuat eksistensi desa adat dan majelis desa adat di bali. Sekaligus juga lebih memungkinkan bagi Pemprov Bali untuk melibatkan desa adat dalam mengurangi penyebaran covid-19 di Bali,” tegas Prof. Windia

Artikel ini telah dibaca 11427 kali

loading...
Baca Lainnya

Nikmat Kopi Hingga Nasi Gratis di Pojok Delapan Sudirman.

Denpasar – Hidangan menu khas dan nikmat Kopi Lumpur di kedai Pojok Delapan Sudirman wajib...

Live music grand opening Warung Pojok 8.

1 November 2020, 11:19 WIB

PORANG ! Tak Punya Dana, Dinas Pertanian Bali Siap Fasilitasi

Denpasar – Dinas Pertanian Provinsi Bali mengaku siap memfasilitasi warga memiliki lahan namun tidak ada...

Ir. Wayan Sunarta selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bali.

22 Oktober 2020, 11:24 WIB

Gamang! Tahapan Mediasi GOR Bodong di Kelurahan Panjer

Denpasar – Terungkap dalam sebuah mediasi tahap dua di Kantor Kelurahan Panjer, ternyata bangunan Gelanggang...

Proses mediasi masalah GOR Pranitha Citarum Denpasar yang dikeluhkan warga.

15 Oktober 2020, 23:44 WIB

Antisipasi Ancaman Kamtibmas, Kompol Endang Tri Purwanto Datangi Puri Gerenceng Denpasar

Denpasar – Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan...

Foto: Kompol Endang Tri Purwanto (tengah) bersama Tokoh Puri Gerenceng AA. Ngurah Agung (kanan).

15 Oktober 2020, 20:52 WIB

Buat Tak Nyaman dan Tak Berizin ! Warga Kecam Pemilik GOR Citarum

Denpasar – Merasa tidak nyaman keberadaan bangunan Gelanggang Olahraga (GOR), sejumlah warga di bilangan perumahan...

Satpol PP Denpasar turun memeriksa GOR.

6 Oktober 2020, 21:21 WIB

BPN Denpasar Tak Dapat Diklarifikasi ! Bau Tak Sedap Semakin Kuat

Denpasar – Kejelasan siapa sebenarnya Nyoman Gede Alit, nama yang muncul disebut-sebut Badan Pertanahan Nasional...

BPN Denpasar.

6 Oktober 2020, 07:41 WIB

loading...