Bali  

Belasan Ribu Sopir Freelance di Bali Menjerit, Butuh Bantuan

Denpasar – Sekitar belasan ribu sopir freelance tergabung dalam organisasi baik Koprasi dan Perseroan menjerit butuh bantuan dari pemerintah. Pasalnya, mereka selama pandemi COVID 19 dikatakan tidak bekerja dan merasa di anak tirikan.

“Kami prihatin dengan kondisi kawan-kawan sopir freelance yang hingga saat ini belum mendapat Bansos, baik berupa BLT maupun Sembako. Mereka butuh bantuan ! Belasan ribu sopir freelance di Bali tidak dianggap sebagai pekerja pariwisata. Sopir freelance semua berizin alias legal. Mereka membayar retribusi kepada pemerintah. Dimana mereka mencari izin angkutan sewa di Bali karena Perda mengatur demikian sesuai undang-undang,” kata Drs. I Wayan Suata selaku Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata (ASAP) Bali, Rabu (20/5)

Menurut Wayan Suata, ia berbicara demikian merasa terpanggil melihat nasib teman-temannya. Saat ini diungkap sedang susah setelah pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia termasuk di Bali.

“Tiap tahun mereka perpanjang izin dan tiap enam bulan wajib Kir kendaraan. Artinya sopir freelance yang legal ini telah memberi kontribusi bagi Pemerintah Provinsi. Mereka juga bayar samsat tiap tahun. Disitu ada kewajiban pembayaran pajak kendaraan termasuk Jasa Raharja. Kan mereka membayar retribusi, samsat dan jasa raharja juga. Nah untuk Jasa Raharja kan membawa uang itu ke pusat,”

“Namun ketika saat ini mengalami pandemi Covid-19, ada bantuan sosial berupa BLT dan Sembako, kenapa sopir freelance yang tergabung dalam Koperasi berbadan hukum, tidak dapat ? Sedangkan sopir-sopir tergabung dalam Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (PAWIBA) khusus plat kuning, dapat. Dimana letak keadilan dan rasa kemanusiaannya,” singgungnya.

Lebih detail lagi dibandingkan Wayan Suata, bahwa sopir-sopir PAWIBA mencari izin angkutan pariwisata di Jakarta. Artinya, pajaknya masuk di pusat sedangkan daerah tidak mendapat apa-apa. Selain itu, dikatakan mereka membayar pajak mendapat potongan hingga 70 persen.

“Artinya pula mereka membayar pajak lebih sedikit dari angkutan sewa resmi yang tergabung di koperasi-koperasi angkutan ada di Bali. Nah sekarang, pihak kepolisian, baik Polda Bali maupun Polres-Polres membagikan sembako kepada sopir pariwisata yang mana maksudnya? Jangan sampai ini salah sasaran. Justru yang legal malahan tidak dapat,” sesalnya.

Ia katakan,” Dimana hati nurani pemerintah dan Jasa Raharja?
Saya sungguh sedih melihat nasib teman-teman sopir freelance. Mereka sebelumnya menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Kini setelah pariwisata tidak jalan akibat Corona, dari mana mereka dapat makan bersama keluarga kalau bukan dari bantuan pemerintah?,” tanya Wayan Suata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.