Gamang! Tahapan Mediasi GOR Bodong di Kelurahan Panjer

  • Whatsapp
Proses mediasi masalah GOR Pranitha Citarum Denpasar yang dikeluhkan warga.

Denpasar – Terungkap dalam sebuah mediasi tahap dua di Kantor Kelurahan Panjer, ternyata bangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di bilangan perumahan Citarum Renon Denpasar belum memiliki izin alias bodong. Meski begitu diputuskan tempat ini tetap dibiarkan untuk beroperasi dan terkesan gamang.

Pasalnya, lokasi ini dikabarkan letaknya di pemukiman perumahan. Dan dalam tata ruang kota juga tidak disebutkan dapat diperuntukan sebagai GOR bisa dikomersilkan.

Menarik, saat mediasi berlangsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Denpasar selaku pihak nantinya akan memberikan rekomendasi teknis (rekomtek) dalam pengurusan izin terlihat malah gagap menjawab pertanyaan penyanding.

Ketika penyanding diminta untuk menyetujui tanda tangan, justru meminta pertangungjawaban dan jaminan dari pihak Dinas Perizinan dan Dinas PUPR bisa memberi kepastian hukum tidak menyalahi aturan berlaku.

Meminta menjelaskan pasal mana dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) memperbolehkan bisa dibangun GOR di lokasi, Kamis (15/10)

Anak Agung Ngurah Darma Putra selaku pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, dikonfirmasi usai mediasi membenarkan GOR tersebut belum memiliki izin.

Namun enggan menanggapi, apakah memungkinkan rekomendasi izin dapat diberikan. Ia justru melemparnya ke pihak Dinas PUPR Denpasar. Mengingat bangunan GOR yang sudah lebih dulu berdiri disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan.

“Belum ada (izin, red), baru mengajukan (permohonan rekomendasi teknis, red) ke PUPR (Dinas PUPR Denpasar, red). Tanya ke PUPR aja,” ujarnya sambil berlalu.

Sayangnya, perwakilan PUPR Denpasar I Ketut Retnadi yang juga hadir dalam mediasi itu menolak memberikan keterangan. Malah ngacir, tidak satu pun pertanyaan awak media mau ditanggapi dan terkesan menghindar.

Sementara itu, Kepala Kelurahan Panjer I Made Suryanata malah membeberkan telah disepakati beberapa hal yang harus dipenuhi pihak pemilik GOR. Seolah pihak penyanding menyetujui dan dalam pengurusan perizinan tidak berbenturan dengan aturan berlaku.

“Dalam mediasi ini ada beberapa hal yang disepakati pemilik GOR. Yang pertama pemilik harus memenuhi (menyediakan) parkir. Yang kedua memasang peredam suara. Kemudian harus mengikuti peruntukannya secara peraturan (perizinannya),” sebutnya.

Anehnya ketika disinggung menjadi dasar pihak kelurahan membiarkan GOR beroprasi meski tidak berizin, selaku Kepala Kelurahan, I Made Suryanata mengaku belum mengetahui persis kondisi bangunan. Ia mengatakan akan turun mengecek ke lapangan dan mengaku hanya sebagai pihak yang berdiri di tengah.

“Kita tidak tahu secara detail mulainya, makanya begitu kita tahu kita harus turun meminta pemilik agar melengkapi semua perizinan,” katanya.

Sementara, Kepala Lingkungan Banjar Kertasari I Ketut Sujilan, selaku aparatur pemerintahan desa tingkat bawah mengungkap, bahwa memang tidak ada koordinasi dilakukan pemilik saat rencana membangun GOR dikomersilkan untuk umum.

“Waktu membangun belum ada koordinasi, dari awal karena tidak ada pelaporan, setelah ada GOR baru ada pelaporan dari penyanding. Kalau memang tidak dapat izin, itu kan wewenang Dinas Perizinan. Kalau saya selama penyanding menyetujui tentu saya sebagai kepala lingkungan akan menandatangani,” ungkapnya.

Pos terkait

loading...