Rabu, 4 November 2020 - 17:54 WIB

Praktisi Hukum Ini Apresiasi Kejari Galus, Tindaklanjuti Temuan BPK RI

Gayo Lues-Praktisi Hukum M. Purba, SH, mengapresiasi dan mendukung pihak penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dalam menindaklanjuti Temuan BPK-RI terkait peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gayo Lues priode 2014-2019.

“Pada intinya kita harus  mendukung pihak penegak hukum didalam melaksanakan tupoksinya. Apalagi  dalam hal menindaklanjuti temuan BPK RI yang masa pengembalianya sudah ditentukan selama 60 hari. Jika sudah lewat 60 hari berarti sudah tidak ada itikad baik dari yang menjadi sumber temuan dimaksud,” katanya kepada media ini (Rabu,4/11/2020).

Dengan sudah ditindaklanjuti temuan tersebut dia mintakan supaya diproses Secara profesional demi kepastian hukum.

Sebagaimana diamanahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”)

Yang mengacu pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara.

Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

“Jadi meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi,” tutup praktisi ini.(Ali Sadikin)

 

Artikel ini telah dibaca 150 kali

loading...
Baca Lainnya

Kabaharkam Polri Beri Pembekalan di Apel Kasatwil 2020, Ini yang Disampaikan

JAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pembekalan kepada...

25 November 2020, 22:12 WIB

Laksanakan Apel, Polsek Balaraja dan Muspika Siap Gencarkan Operasi Yustisi

TANGERANG – Polsek Balaraja Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel persiapan pelaksanaan Operasi Yustisi, Rabu...

25 November 2020, 21:39 WIB

Camat dan Kapolsek Tigaraksa Serahkan Bantuan Sembako untuk Warga

TANGERANG – Kapolsek Tigaraksa Polresta Tangerang Polda Banten Kompol Sumaedi mendampingi Camat Tigaraksa Rahyuni menyerahkan...

25 November 2020, 21:30 WIB

Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Cikupa Apel Operasi Yustisi

TANGERANG – Jajaran Polsek Cikupa Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan apel Operasi Yustisi, Selasa (24/11/2020)....

25 November 2020, 21:22 WIB

Kapolresta Tangerang Ikuti Apel Kasatwil Secara Virtual, Siap Tegakkan Prokes

TANGERANG – Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengikuti Apel Kepala Satuan Wilayah...

25 November 2020, 18:10 WIB

Kapolres Majalengka Terima Silaturahmi dan Penghargaan Angkatan Muda Muhammadiyah

MAJALENGKA – Kapolres Majalengka AKBP Dr.Bismo Teguh Prakoso didampingi KBO Sat Intelkam IPDA Adeng Menerima...

25 November 2020, 17:48 WIB

loading...