Rabu, 4 November 2020 - 17:54 WIB

Praktisi Hukum Ini Apresiasi Kejari Galus, Tindaklanjuti Temuan BPK RI

Gayo Lues-Praktisi Hukum M. Purba, SH, mengapresiasi dan mendukung pihak penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dalam menindaklanjuti Temuan BPK-RI terkait peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gayo Lues priode 2014-2019.

“Pada intinya kita harus  mendukung pihak penegak hukum didalam melaksanakan tupoksinya. Apalagi  dalam hal menindaklanjuti temuan BPK RI yang masa pengembalianya sudah ditentukan selama 60 hari. Jika sudah lewat 60 hari berarti sudah tidak ada itikad baik dari yang menjadi sumber temuan dimaksud,” katanya kepada media ini (Rabu,4/11/2020).

Dengan sudah ditindaklanjuti temuan tersebut dia mintakan supaya diproses Secara profesional demi kepastian hukum.

Sebagaimana diamanahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”)

Yang mengacu pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor:

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara.

Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah si terdakwa.

“Jadi meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi,” tutup praktisi ini.(Ali Sadikin)

 

Baca Lainnya

Lawyer PPDI : Kades Unsum Menolak Kehadiran Media dan Perwakilan PPDI Ada Apa ?

Barito Timur, Kalteng, deliknews – Menanggapi hasil pertemuan untuk meminta klarifikasi dan keterangan dari kepala...

8 Maret 2021, 19:07 WIB

Audit BPKP, Kerugian Negara pada Kasus Dugaan Korupsi DSI Galus Hampir 4 Miliar

Aceh-Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terdapat kerugian negara pada Dugaan Korupsi Program Peningkatan Sumber...

8 Maret 2021, 17:52 WIB

Dana Likuiditas Terancam Tak Kembali, Ketua LPD Bugbug Dilaporkan ke Polda Bali

Denpasar – Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem-Bali inisial...

Depan: Kelian Desa Adat Bugbug Karangasem Nyoman Purwa (tengah), Ketua Tim Penasihat Hukum Desa Adat Bugbug I Gede Ngurah, SH., (kanan) dan Penasihat Hukum I Nengah Yasa Adi Susanto SH., MH., (kiri). (Foto: Deliknews.com)

8 Maret 2021, 16:57 WIB

Ungkap Kasus Narkoba Hingga 18 Kg, Kapolresta dan Kasat Narkoba Diganjar Penghargaan i Polisi Selebriti

TANGERANG – Satuan Reserse Narkoba Polresta Tangerang Polda Banten patut berbangga lantaran diganjar penghargaan dari...

8 Maret 2021, 15:41 WIB

Kinerja Baik Tangani Kekerasan Anak, Polresta Tangerang Dapat Penghargaan Kak Seto

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten mendapatkan penghargaan Kak Seto Award, Senin (8/3/2021). Penghargaan...

8 Maret 2021, 15:30 WIB

Polresta Tangerang Bareng 3 Pilar Bagikan Puluhan Ribu Masker Untuk Sukseskan PPKM

TANGERANG – Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten kembali melaksanakan kegiatan pembagian masker dan Operasi Yustisi,...

8 Maret 2021, 15:22 WIB

loading...