Cilaka Gaes! Mafia Tanah di Pantura Tangerang Meluas, Pengamat: Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan

- Editorial Staff

Sabtu, 7 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG – Konflik agraria di Pesisir Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten makin meluas. Konon ratusan hektare lahan telah terbit Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah atas nama perorangan.

Tengok saja di laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, www.bhumi.atr.bpn.go.id.

Ada Lahan seluas kurang lebih 900 hektar yang tersebar di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang ini terdaftar diklaim hanya dengan 3 orang saja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meluasnya konflik agraria ini pun disoroti sejumlah pihak, salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul.

Menurutnya, Pemerintah Pusat harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi gejolak yang nantinya merugikan masyarakat.

“Sebab 900 hektare (lahan) diduga dirampas (oleh) mafia tanah. Karena 900 hektare itu dikuasai oleh 3 orang yang diduga mafia tanah. Data yang saya terima itu nggak jauh dari Ghozali, Vreddy dan Hendry,” ucap Adib, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga :  Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

Padahal, lanjutnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian sudah cukup jelas.

Dimana, dalam Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa pembatasan kepemilikan tanah Pertanian untuk perorangan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan, tidak padat paling luas 20 hektar.

“Makanya perlu saya katakan kenapa di Kabupaten Tangerang dengan 3 orang itu bisa mempunyai atau membeli tanah sebanyak itu, memang tidak tahu itu melanggar peraturan?” ujarnya.

Adib pun menduga adanya keterlibatan oknum atau kongkalikong antara pihak internal dalam hal ini BPN Kabupaten Tangerang dan pihak eksternal atau pemohon NIB.

Baca Juga :  Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

“Itu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan tidak lebih dari sekitaran 2 bulan, notarisnya 1 (pengurusan NIB),” bebernya.

“Karena bagaimanapun mafia tanah tanpa orang dalam tidak akan bisa mengambil tanah sebanyak itu,” bebernya,” sambung dia.

Adib menambahkan, persoalan kasus mafia tanah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak merugikan rakyat. Mulai dari pembenahan internal BPN Kabupaten Tangerang.

“Benahi dulu BPN. Percuma kita mengadili mafia tanah tanpa keterlibatan aktor intelektual, tanpa ada oknum di BPN itu. Karena nanti akan muncul lagi dan tidak akan pernah selesai,” tegas Adib.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyampaikan hal serupa.

Menurutnya negara harus turun tangan untuk mengatasi kasus mafia tanah seperti yang terjadi di Tangerang.  Sebab, ada dugaan melibatkan persekutuan pemodal besar dan organisasi preman.

Baca Juga :  Rumah Bos PT GFI Digeledah Kejati Babel Atas Dugaan Mafia Tanah

“Negara wajib memberi perhatian khusus karena terhadap kelompok mafia tanah seperti ini, hukum seolah tumpul,” kata Haris, Minggu (28/2/2021).

Haris mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang itu.

Contohnya, NIB dan atau SHM atas nama Vreddy dan Hendri, diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 dan 200 haektare.

Padahal, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 hektar.

Haris pun mengungkap sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang yang terindikasi bekerjasama dengan organisasi preman.

“Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi,” tutupnya.

Berita Terkait

Bukan Hanya Prabowo, Ini 5 Jenderal yang Peroleh Kenaikan Pangkat Usai Pensiun
5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak
Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban
20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU
Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?
Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran
Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi
Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:09 WIB

Bukan Hanya Prabowo, Ini 5 Jenderal yang Peroleh Kenaikan Pangkat Usai Pensiun

Senin, 26 Februari 2024 - 08:53 WIB

5 Rekomendasi Model Rambut untuk Pria Berrahang Tegas, Nomor 1 Potongan Cepak

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:45 WIB

Respon Kasus Bullying Binus School, KemenPPPA Kawal Hak Pendidikan Pelaku dan Korban

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:15 WIB

20 Petugas KPPS Meninggal Dunia Peroleh Santunan dari KPU

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Atta Halilintar Beri Hadiah Ameena, Apa ya?

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:50 WIB

Prabowo Umbar Senyum Usai Bertemu Gibran

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:07 WIB

Tugas Utama AHY Setelah Dilantik Jokowi

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:28 WIB

Momen HPN 2024, PWI Tuban Sambangi Dewan Pers

Berita Terbaru

Regional

Pemkab Nisel Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:56 WIB